JP Radar Kediri - Sampai kapan pun desa menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Semenarik memanfaatkan desa untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Sebab, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, toh desa masih saja menjadi objek yang rawan untuk dimanfaatkan bagi segelintir orang.
Ya, secara yuridis, desa punya dasar hukum yang sangat kuat. Wilayah paling kecil dalam struktur sosial ini dipayungi oleh UU nomor 6 tahun 2014. Undang-undang tersebut menjadikan posisi desa punya kedudukan kuat sebagai subjek hukum.
Bila mengacu dari UU tersebut, ada beberapa karakateristik wilayah yang disebut desa. Pertama, jelas, dari sisi wilayah atau teritorinya. Desa punya definisi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasar prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional.
Dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa desa memiliki nilai otonom yang sangat tinggi. Terutama dalam hal ‘mengatur dan mengurus pemerintahan’.
Memang, bila membandingkan UU tersebut dengan aturan serupa di era Orde Lama maupun Order Baru, akan sangat berbeda. Jauh lebih baik disbanding musim pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Dua Lafayette
Namun, bila kita bandingkan dengan makna desa di era lampau, di masa sebelum penjajahan, sejatinya tidak lebih baik. Setidaknya bila sudut pandang kita dari sisi ke-otonom-annya.
Di era lampau, era kerajaan sebelum masa penjajahan datang, desa benar-benar wilayah yang mandiri. Boleh dibilang, desa di masa ini adalah perwujudan dari otonomi yang asli dan sangat komunal.
Desa di era kerajaan masih merupakan unit terkecil wilayah. Namun memiliki kedaulatan penuh. Baik yang terkait territorial maupun masyarakatnya. Ibaratnya desa adalah small republics, republik kecil. Pemimpinnya, baik yang Namanya lurah, bekel, atau petinggi, dipilih berdasarkan kewibawaan, garis keturunan, atau penguasaan tanah. Meskipun ada ‘bau-bau’ feodalisme dan landlord tapi garis bawahnya tetap pada kata ‘dipilih’.
Para ‘pembantunya’ pun juga memiliki struktur dan hirarkinya sendiri. Jabatannya diberi nama sesuai dengan tupoksi-tugas pokok dan fungsi-nya. Misal, ada carik yang bertugas sebagai juru tulis. Mencatat asal-usul tanah desa, silsilah warga, dan-terutama-membantu lurah dalam administrasi dan laporan yang terkait dengan penguasa kerajaan.
Baca Juga: Desa
Lalu, ada kamituwa yang merupakan penasihat moral bagi lurah. Mengurusi kesejahteraan sosial dan adat istiadat. Jagabaya adalah orang ‘dukdeng’ yang mengurusi keamanan desa. Ada pula jagatirta atau ulu-ulu, yang mengurusi persoalan pembagian air persawahan. Serta modin yang bertugas sebagai penghulu agama.
