Apa yang tebersit di benak ketika mendengar kata desa? Udik? Sesuatu yang tidak modern, yang tidak kota? Penuh dengan penduduk dengan pendidikan rendah? Mereka yang tinggal pun dengan ekonomi pas-pasan, didominasi oleh petani, atau nelayan, atau para buruh? Atau, lebih ekstrem lagi, warga desa adalah orang yang membanjiri kota dengan rupa-rupa pekerjaan rendah nan hina. Memenuhi kota dengan barisan pengemis dan pengamen di setiap perempatan berlampu lalu lintas.
Benarkah? Bagi sebagian orang, pandangan seperti itu benar adanya. Termasuk para pejabat yang masih menganggap desa adalah satu territorial terbelakang yang perlu ‘diselamatkan’. Perlu diangkat derajatnya. Masih ingat program sarjana masuk desa? Atau ABRI masuk desa? Diakui atau tidak semua program itu memang bertujuan untuk ‘mengentaskan’ orang desa karena mereka dianggap kelompok yang tertinggal. Setidaknya bila dibandingkan dengan kota.
Nah, kalau mengacu pada pemikiran itu, setidaknya ada benang merah dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Yang, konon, serba tertinggal disbanding negara-negara berkembang lain. Sebab, teritori negara kita dikuasai oleh desa. Dari 80 ribuan lebih wilayah administrasi terendah di negara kita, hampir 75 ribu di antaranya berstatus sebagai desa! Nah!
Tentu saja saya salah satu yang tidak setuju bahwa desa adalah gambaran hal-hal yang non-kota. Apalagi saat ini. Nyaris tidak ada lagi batas beda antara kota dan desa. Kecuali pada pola administrasi pemerintahan semata.
Dan, memang, sejatinya kita tidak bisa membandingkan antara desa dan kota dalam posisi berhadap-hadapan secara langsung. Kecuali pada makna konotasi ketika Anda melihat kota sebagai simbol kemajuan dan kemakmuran sedangkan desa adalah sebaliknya. Sebab, secara strata administrasi pemerintahan, desa bukanlah bandingan dari kota. Karena kota punya rivalnya sendiri, yaitu kabupaten.
Nah, desa adalah bagian dari kabupaten. Sedangkan kota punya kelurahan. Meskipun dalam level yang sama tapi antara desa dan kelurahan berbeda karakter. Desa lebih otonom sedangkan kelurahan sangat sentralistik, tersentralisasi. Meskipun, untuk saat ini, justru para pengelola desa ingin mereka disentralistikan.
Bila diurai, desa memiliki beberapa definisi. Bergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Yang pasti, dari sisi hukum formal, desa didefinisikan sebagai wilayah yang punya batas, wewenang mengatur dirinya sendiri, serta tradisi atau asal-usul yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lengkapnya ada di UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Baca Juga: Ketoke Apik Jebule Licik
Definisi itu diperkaya dari sudut pandang sosiologi. Yang melihat bahwa desa adalah satu kesatuan sosial yang di antara anggotanya punya kekerabatan eat dan ikatan emosional kuat. Bagi masyarakat desa, interaksi yang mereka lakukan sangat mengedepankan nilai gotong royong dan tradisi.
Artinya desa dimaknai sebagai masyarakat dengan nilai luhur. Basisnya adalah budaya, bukan peradaban. Masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang luhur. Dari sisi budaya, manusia lebih mementingkan pada makna ‘siapa kita’. Artinya, identitas sebagai seorang manusia yang lebih diagungkan. Budaya lebih mementingkan nilai-nilai, adat-istiadat, dan perilaku yang cair atau fleksibel.
Sedangkan bila melihat dari ranah peradaban, fokus manusia adalah ‘apa yang kita miliki’. Lebih mengarah pada kebendaan, teknologi, dan segala kemajuan yang memudahkan manusia.
