Kadang saya bertanya tanya dalam hati. Benarkah demokrasi itu sistem yang membuka peluang lebar-lebar pengajawantahan prinsip dari rakyat untuk rakyat, dan oleh rakyat? Jangan-jangan memang betul dari rakyat, tetapi bukan untuk rakyat, apalagi oleh rakyat. Buang-buang energi rasanya jika saya berpikir bahwa demokrasi saat ini merupakan pilihan sistem yang masuk akal dan rasional. Karena, setelah pemerintahan yang dianggap buruk tumbang, ketenteraman serta kemakmuran tak kunjung datang. Alih-alih kemakmuran, justru utang kian menjulang.
Berbagai studi tentang demokrasi hasilnya telah banyak diedarkan oleh para ahli. Meski demokrasi merupakan sistem yang pantas dicita-citakan, ternyata demokrasi adakalanya malah menambah masalah. Bahkan masalah baru bermunculan yang seandainya demokrasi tak dipraktikkan. Menjadi wajar jika dipertanyakan validitas teori yang menyatakan bahwa demokrasi adalah penyelamat kebobrokan situasi yang dianggap pernah terjadi.
Perang suku, perang agama, pertikaian antargolongan, dan korupsi kian menjadi-jadi. Tak kurang dari kepala desa hingga menteri terberitakan berhari-hari karena terlibat korupsi. Pagi lantang bicara antikorupsi, sore muka ditekuk digiring dengan tangan diborgol tertangkap tangan korupsi. Malam di hotel berbintang tampil bicara revolusi mental bak manusia tanpa cela, esoknya tertangkap di kamar hotel yang sama ‘tanpa cela…na’.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serasa jauh melampaui yang dulu kita perjuangkan untuk dihabisi. Anak, menantu, besan, dan sanak kadhang diupayakan ikut tampil di panggung politik lokal bahkan nasional. Semua atas nama demokrasi. Semua lantang mendukung dengan argumen bahwa di alam demokrasi semua punya hak berkompetisi. Anak buruh tani hingga anak presiden memiliki hak yang sama dalam kompetisi politik. Tak peduli kompetisi itu menyuguhkan tontonan tanpa malu dan risi saat yang kuat bertanding tak sebanding melawan yang lemah di ‘ring’ yang sama, yakni ‘ring’ demokrasi.
Demokrasi juga membuka peluang perang modal atas nama pasar bebas. Semuanya bermunculan menambah jumlah kerut kening mereka yang peduli perjalanan bangsanya. Begitu juga persaingan antarpartai yang semakin keluar kontrol etika politik. Siapa yang memiliki sumberdaya ekonomi besar dialah yang cenderung mampu menguasai bahkan membeli dukungan sebagai kendaraan pencalonan menjadi pejabat politik. Dengan berbagai cara yang kadang sangat machiavelianis.
Benar bahwa negara demokratis mensyaratkan adanya partai politik. Benar bahwa partai politik merupakan agregasi kepentingan juga ideologi. Benar pula prinsip pilihan mayoritas menjadi basis mutlak alasan ditetapkannya suatu keputusan terkait kepengurusan suatu partai. Tetapi bukankah benar juga jika dikatakan bahwa suara mayoritas itu sering tidak sepenuhnya terwakili dalam pengambilan keputusan yang katanya demokratis? Bukankah sering terdengar dalam pilkada adanya keluh kesah bahwa ternyata partai mencalonkaan figur yang sama sekali tak dikehendaki suara mayoritas pemilih partai di daerahnya ?
Bahkan yang terasa menyesakkan dada juga adalah yang terjadi pada pilkada serentak yang hampir tiga bulan berlalu. Rasionalitas pemilih bukanlah pada kompetensi dan pengalaman yang dipilih. Popularitas dan kekuatan sumberdaya ekonomilah yang menjadi penyumbang terdepan keterpilihan seseorang menjadi kepala daerah. Bahkan kadang popularitas itu tidak genuine tetapi hasil pencitraan sesaat dan sangat instan hanya untuk kepentingan pemilihan.
Tidak berbeda jauh dengan pemilihan legislatif. Tak terlalu mengejutkan jika yang terjadi kemudian adalah bahwa parlemen menjadi kumpulan orang yang tidak kompeten mengemban tugas parlemen. Tidak mumpuni dalam pengawasan apalagi pembuatan undang-undang. Kemampuannya tertinggal dari sekumpulan orang yang tidak dipilih tetapi memiliki otoritas akademik dan pengalaman dalam pembuatan undang-undang.
Begitu juga kepala daerah produk jalan demokrasi prinsip mayoritas yang seolah sedang dipahampaksakan kebenarannya. Bisa jadi, sekalipun terpilih oleh suara mayoritas, tetapi mungkin tak lebih cakap dalam manajemen pemerintahan lokal dibanding birokrat lokalnya. Atau bahkan tak lebih jeli melihat potensi daerah yang dipimpinnya untuk kemudian dikembangkan dibanding penglihatan LSM lokal.
Akhirnya, masyarakat dipaksa memaklumi saja hasil jalan demokrasi yang kini justru berwatak untuk rakyat, dari parpol yang oligarkis, dan pengendalian oleh kelompok kapitalis. Karena, demokrasi jaman ini rupanya hanya berarti sebuah metode pemilihan pemimpin lewat voting. Pemimpin dipilih berdasar suara terbanyak.
Banyak jalan bisa dilalui untuk mendapat suara terbanyak itu. Salah satu yang mengedepan adalah pemanfaatan modal finansial. Karenanya begitu terpilih mungkin tidak peduli lagi pada pemilihnya. Bisa jadi malah sibuk menjadi pelayan kapitalis demi mengembalikan modal pencalonannya. Pemilih tentu tak berdaya menghadapi ‘pengkhianatan’ ini.
Ahhh…demokrasi, ternyata mengandung benih paradoksnya sendiri. (Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Kadiri)
