
Pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus mundurnya Gibran RakabumingRaka dari jabatan Wakil Presiden? Anda bebas untuk mengambil dari sudutpandang apa saja. Tapi, yang jelas, kasus itu semakin membuat terang-benderang, bahwa di negeri ini, politik telah benar-benar menjadi panglima. Politik telah terbukti mendominasi hukum.
Seringkali kita mendengar, bahwa negara kita adalah negara hukum. Di dalamnegara hukum, kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi. Tapi, yang terjadibelakangan ini, puncaknya dengan kasus mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden, yang terjadi adalah konstitusi berhasil dikondisikan untuk tunduk pada kepentingan dan kekuasaan. Seharusnya, yang berlaku di negeri ini adalah “rule of law”, yakni menempatkan kekuasaan di bawah hukum. Tapi, yang terjadibelakangan ini adalah “rule by law”, yakni hukum digunakan sebagai instrumenkekuasaan.
Seperti inilah politik itu bekerja. Harold D. Lasswell, ilmuwan politik Amerika Serikat dalam buku klasiknya berjudul “Politics: Who Gets What, When, How” menjelaskan hal mendasar tentang politik, yaitu politik itu tentang siapamendapatkan apa, kapan, dan dengan cara bagaimana. Dalam pengertian ini, politik tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan. Setiap kelompok akanberusaha mempengaruhi pembagian sumber daya, kebijakan, jabatan, dan kewenangan.
Baca Juga: SBY Prihatin Kondisi Politih Indonesia, Minta Prabowo Hidupkan Kembali Politik yang Berkeadaban
Masalah yang akan muncul, ketika kepentingan kelompok tidak lagidikendalikan oleh kepentingan publik.
Dalam kasus Gibran, dia awalnya didesak mundur karena dianggap bermasalahdengan ijazah SMA-nya. Meski sudah banyak dijelaskan, bahwa cara Gibran menempuh pendidikan menengahnya (setingkat SMA), dilakukan di luar negeri (Singapura), di mana sistem pendidikannya tidak sama dengan Indonesia. Betapa pun gamblangnya penjelasan diberikan, tapi karena tidak linier dengankepentingan kelompok (yang ingin Gibran mundur atau dimundurkan), makaberbagai argumen dan penjelasan itu seperti tak berarti apa-apa. Padahal sudahcetho wela-welo, membahas dan mempersoalkan ijazah seorang wakil presidenyang sudah memenuhi persyaratan saat proses pendaftaran pada Pilpres lalu, jelas-jelas bukanlah hal yang substantif. Sama sekali tidak ada kaitannya dengankepentingan publik.
Sekali lagi, seperti ini lah politik itu bekerja. Dalam sejarah pemikiran politik, hingga saat ini masih terjadi perdebatan panjang mengenai hubungan antarakekuasaan dan moralitas.
Jika mengacu pemikiran Aristoteles, kehidupan politik itu sebagai saranamewujudkan kebaikan bersama. Sebuah komunitas politik (baca: partai politik), tidak semestinya hanya mengejar kepentingan kelompok penguasanya.
Tapi, jika mengacu pemikiran Machiavelli, politik itu digambarkan sebagaikekuasaan yang mempunyai logika keras, penuh persaingan dan ketidakpastian.
Kedua perspektif ini lah yang mengendalikan dan mempengaruhi bagaimanapolitisi bekerja dan berperilaku. Mereka bergerak di antara dua kutubpemikiran, antara cita-cita tentang kebaikan bersama (Aristoteles) dan kenyataan tentang perebutan kekuasaan (Machiavelli).
Dan yang terjadi di negeri ini, para elite politik dan elite penguasa lebih banyakbicara tentang kekuasaan ketimbang cita-cita tentang kebaikan bersama.




