
Penangkapan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3) lalu menambah panjang deretan legislator yang tersangkut kasus korupsi. Politisi Golkar itu menjadi anggota DPR ke-72 yang ditangkap oleh komisi antirasuah. Meski demikian, terjaringnya anggota Komisi VI DPR RI itu tetap saja mengejutkan publik.
Bukan hanya karena barang bukti uang sekitar Rp 8 miliar yang diamankan oleh KPK. Melainkan, uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu itu dikemas dalam amplop dan disimpan dalam 84 kardus!
Temuan itu memunculkan dugaan jika uang hasil suap yang disimpan di puluhan kardus itu akan digunakan untuk serangan fajar. Apalagi, Bowo kembali maju dalam pemilihan anggota legislatif (pileg) April nanti di daerah pemilihan (dapil) Jateng 2.
Dalam rilisnya Kamis (28/7) lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika serangan fajar dalam pileg tak ubahnya fenomena gunung es. Hanya bagian kecil saja yang terlihat. Faktanya, praktik ini jauh lebih besar dan jamak dilakukan.
Serangan fajar tak ubahnya suap. Semua orang mengetahuinya. Mayoritas orang mendapatkannya. Tetapi, tidak ada yang mau buka suara. Kalaupun buka suara, akan sangat sulit membuktikannya.
Pernyataan Basaria tentang praktik serangan fajar yang tak ubahnya fenomena gunung es tentu saja bukan tanpa alasan. Pensiunan jenderal polisi itu pasti tahu benar jika serangan fajar itu sudah jadi hal yang lumrah dalam pileg. Pun event pemilihan lainnya.
Sikap pemilih yang pragmatis, mau tak mau memaksa caleg dan kandidat lain yang mengikuti pemilihan, melakukan hal serupa. Di manapun. Mereka harus menyiapkan amplop yang akan diberikan kepada pemilih.
Meski tidak semua memberikan amplop dini hari jelang pemungutan suara, caleg hampir dipastikan menyiapkan uang transpor untuk konstituen atau pemilih mereka. Beberapa teman ada yang berdalih jika uang itu bukan suap. Melainkan, sebagai ganti upah karena mereka harus libur saat hari H pemilihan.
Jika beberapa caleg masih malu-malu mengakui menyiapkan amplop untuk para pemilih, beberapa di antaranya ada yang berterus terang. Bahkan, mereka tak segan menambah jumlah uang yang diberikan kepada pemilih. Terutama, saat mengetahui jika caleg lain memberikan uang dalam jumlah yang lebih besar.
Praktik inilah yang lebih layak disebut serangan fajar. Amplop yang diberikan kepada pemilih dini hari jelang pencoblosan, biasanya merupakan upaya caleg atau kandidat untuk mengungguli jumlah uang yang diberikan kandidat lain. Tujuannya agar merekalah yang dipilih. Masyarakat mengenalnya dengan istilah bom-boman.
Melihat praktik suap, serangan fajar, bom-boman yang sudah menjadi budaya ini, saya pesimistis imbauan KPK melalui Basaria Panjaitan agar masyarakat memilih pemimpin yang jujur ini akan dituruti. Masyarakat yang di awal reformasi menaruh harapan besar kepada para caleg, agaknya sudah terlalu sering tersakiti.
Terlalu banyak janji-janji yang tidak ditepati. Tak sedikit program yang hanya berhenti di tahap pembahasan hingga basi. Sudah bertumpuk retorika yang mereka telan tanpa realisasi.
Karenanya, jika di awal mereka memberikan suara secara cuma-cuma, dalam beberapa periode pileg dan pilkada belakangan ini, hal serupa tidak lagi berlaku. Seperti para caleg yang sudah berhitung biaya dan pendapatan yang akan diraih setelah duduk di kursi legislatif, para pemilih juga memiliki hitungan serupa.
Mereka tahu jika kandidat yang maju dalam pileg akan menikmati sejumlah fasilitas menggiurkan setelah menjadi anggota dewan. Sebagai gantinya, mereka juga memasang tarif terhadap suara yang dipunya.
Keputusan memilih pun didasarkan pada nominal yang diterima. Program yang diajukan para calon dan kedekatan pemilih kini menjadi parameter kedua. Jika sudah demikian, bagaimana cara memutus spiral balas dendam ini? Jawabannya hanya satu. Menjaga amanah yang didapat dari masyarakat setelah menjabat.
Dalam pilkada serentak di Kabupaten Nganjuk Februari lalu, bom-boman amplop jelang pemilihan begitu terbuka. Besarannya juga tidak terduga. Mulai ratusan ribu hingga ada calon yang menyebar Rp 1 juta untuk pemilih tertentu.
Tetapi, ada satu kandidat di wilayah Kecamatan Prambon yang konon tidak perlu menyebar amplop dan tetap terpilih. Bahkan, dia mengalahkan kandidat lain yang menyebar amplop dalam jumlah besar.
Rupanya, sang incumbent begitu dicintai warganya karena kinerjanya saat menjabat dinilai baik. Dia juga dekat dengan rakyat dan mau mendengar suara mereka.
Akar dari serangan fajar, bom-boman, politik uang atau apalah namanya, adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat akan kapabilitas sang calon, ketidakpercayaan masyarakat akan kemampuannya memegang amanah.
Jika saat mendapat kesempatan masyarakat mereka mampu membuktikan bisa bekerja dengan baik dan tidak mengingkari janji-janji yang diucapkan, masyarakat tidak perlu menghukum mereka saat pemilihan. Sang calon juga tidak perlu menyediakan modal uang jika sudah memegang modal kepercayaan. Tentunya, tidak harus berurusan dengan penegak hukum karena mereka harus mengumpulkan modal dengan cara-cara yang tidak seharusnya. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk).



