KEDIRI, JP Radar Kediri - Mana yang lebih enak, pasar tradisional dikelola langsung oleh pemkot atau di bawah kendali perusahaan daerah semacam Perumda Joyoboyo? Versi pemerintah, perumda bisa lebih fleksibel dan memotong rantai birokrasi. Lalu, bagaimana menurut pedagang?
Premis bahwa pengelolaan pasar tradisional lebih fleksibel bila dipegang perusahaan milik daerah (perumda) disodorkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kediri Eko Lukmono Hadi. Menurutnya, anggapan masyarakat yang menyebut pasar lebih enak dikelola pemkot melalui dinas tidak sepenuhnya tepat. Malah, saat dikelola dinas pengelolaan pasar, birokrasi untuk perbaikan sarana dan prasarana lebih rumit.
“Ambil contoh ketika dikelola oleh pemerintah daerah jika ada sarana dan prasarana rusak maka tidak bisa langsung diperbaiki. Karena ada proses panjang di birokrasi yang harus dilalui,” ujar Eko.
Baca Juga: Polemik Pasar Tradisional yang Tak Kunjung Selesai
Dia mengambil contoh jika genting pasar rusak misalnya. Perbaikannya tidak bisa langsung. Harus melihat anggaran terlebih dulu. Setelah itu masih meminta persetujuan pimpinan. Belum lagi bila ada mutasi sewaktu-waktu.
“Bila dikelola Perumda Pasar Joyoboyo itu akan lebih profesional. Bisa segera tereksekusi ketika ditemui persoalan terkait apapun yang ada di pasar tradisional,” tandasnya.
Dirutama Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi menyambung, pihaknya bisa segera membenahi bila ada kerusakan. Dan, itu tak harus menunggu pengajuan anggaran ke pemkot. Melainkan dari tarif jaya pelayanan yang dikutip dari pedagang. Tarif jasa pelayanan itu sepenuhnya digunakan untuk operasional pasar.
Baca Juga: Mengurai Problem Pasar Tradisional di Kota Kediri (2) : Mintanya Tarif Murah tapi Fasilitas Bagus
“Sehingga ketika ada kerusakan pada pasar bisa segera kami benahi. Termasuk untuk melakukan inovasi agar pasar itu bisa terus maju sesuai dengan perkembangan zaman," ujar pria yang akrab disapa Luthfi.
Luthfi mengambil contoh renovasi Pasar Bawang yang butuh Rp 250 juta. Semuanya berasal dari pendapatan mandiri perumda. Bukan dari pemkot maupun instansi lain.
“Renovasi Pasar Bawang kami targetkan tuntas sebelum akhir tahun ini,” beber pria yang berdomisili di Kecamatan Kota, Kota Kediri ini.
Lalu, bagaimana pandangan para pedagang? Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Grosir Ngronggo Edi Purwanto mengakui polemik seperti sekarang ini mulai mencuat ketika status pengelolaan berubah dari OPD menjadi perusahaan daerah. Meskipun dia masih menganggap dalam taraf kewajaran.
Baca Juga: Mengurai Problem Pasar Tradisional di Kota Kediri (1) : Value Penting, Karakteristik Jadi Daya Tarik
"Polemik pasar memang wajar terjadi. Kalau tidak ada ya bukan masyarakat," ujar Edi saat mengikuti Diskusi Polemik Pasar Tradisional di Kota Kediri yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Kediri pada Jumat (9/10) lalu.
Polemik bisa timbul dari regulasi. Baik dari perwali, perda, maupun yang lainnya. Terlebih saat ini fungsi kontrolnya belum ada. Baik dari legislatif maupun jurnalis.
"Masalah timbul dari regulasi dan manajemen. Itu coba di-set up ulang. Mana yang lemah dari regulasi atau manajemen? Kalau masyarakat atau pedagang tidak menerima berarti ada masalah di tengah-tengah," bebernya.
Namun, situasi itu tidak terjadi di semua pasar. Di tempatnya berjualan, Pasar Grosir Ngronggo, situasinya kondusif. Pedagang kompak dan tidak melemahkan satu dengan lainnya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Kota Kediri Sidak Pasar Tradisional, Soroti Soal Retribusi hingga Biaya Sewa
"Pedagang (Pasar Grosir Ngronggo, Red) memiliki komunitas masing-masing. Mereka juga sangat luwes. Bisa kongkalikong dengan petugas. Misalnya minta untuk tidak ditarik retribusi ketika sedang sepi. Namun diganti ketika sedang ramai," terangnya.
Beda lagi dengan tanggapan mahasiswa. Menurut mereka, kurangnya kontroling oleh Perumda Pasar Joyoboyo sehingga timbul persoalan adalah sumbernya. Dan itu diakui oleh Eko.
"Planning, organizing, actuating, dan controlling ini memang menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) Perumda," ujar Eko.
Dia meminta selain memperbaiki manajemen, juga untuk melakukan penyisiran terhadap kios-kios yang dikelola perorangan maupun pihaknya. Guna menjawab persoalan adanya monopoli kios yang dilakukan oleh oknum. Termasuk meminimalkan adanya kios mangkrak.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Kediri Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya!
Menurutnya, ketika manajemen sudah diterapkan, kemudian persoalan kios sudah ditertibkan maka akan ada banyak hal yang bisa digarap. Misalnya dengan menggaet anak muda untuk berjualan di pasar. Dengan program 1 anak muda 1 kios. Sehingga inovasi akan terus berkembang.
“Termasuk menertibkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Saya pernah ngobrol dengan mereka, dan ternyata mendapatkan informasi yang tidak benar. Mereka mengira berjualan di pasar harus mengeluarkan biaya mahal. Jika pemerintah memang ingin menertibkan dan Perumda Pasar Joyoboyo siap (menyediakan kios, Red), tinggal meminta Satpol PP untuk menertibkan dan pasar akan ramai,” paparnya.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri