KEDIRI, JP Radar Kediri– Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri tahun anggaran 2025 masih bergulir di DPRD Kabupaten Kediri.
Saat ini, prosesnya memasuki tahap pendalaman oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk dewan.
Hasil dari pembahasan tersebut nantinya berupa rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Rekomendasi itu dijadwalkan diserahkan dalam rapat paripurna pada 28 April 2026 mendatang.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, seluruh fraksi melalui pansus tengah mencermati berbagai indikator kinerja yang telah dilaporkan oleh eksekutif. Mulai dari capaian program, serapan anggaran, hingga efektivitas kebijakan yang dijalankan selama satu tahun terakhir.
Proses ini dilakukan secara detail agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“DPRD akan memberikan rekomendasi untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pemda di tahun berikutnya,” ujar Lutfi.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ke depan.
Dengan adanya evaluasi dari legislatif, diharapkan program-program yang dinilai kurang optimal bisa segera diperbaiki.
Sebaliknya, program yang sudah berjalan baik dapat terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembahasan di tingkat pansus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Saat ini, pansus LKPJ masih terus bekerja mengumpulkan data dan melakukan sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap temuan maupun catatan selama pembahasan akan dirumuskan menjadi poin-poin rekomendasi.
Hasil kerja tersebut nantinya akan dibacakan dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD. Setelah itu, dokumen rekomendasi resmi diserahkan kepada bupati sebagai bahan evaluasi.
Baca Juga: Dewan Tolak Wacana Penutupan Ritel Modern di Kediri, Nilai Bukan Solusi Terbaik
Dua berharap, rekomendasi yang diberikan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program juga diharapkan semakin baik ke depannya.
"Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa terus terjaga seiring dengan peningkatan kinerja yang nyata," tandas Lutfi.
Editor : Andhika Attar Anindita