
KEDIRI, JP Radar Kediri - Ketika rakyat tak lagi percaya pada institusi yang seharusnya melindungi mereka, demokrasi bukan hanya melemah, dia juga kehilangan jiwanya. Rasanya pernyataan itu cocok untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.
Belakangan ini ramai berita soal polisi menggeledah rumah pejabat kejaksaan, TNI ikut menjaga rumah itu, sampai polisi menyiagakan pasukan bersenjata di markasnya sendiri. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar seperti film aksi. Tapi kalau dilihat dari kacamata hukum ada sesuatu yang patut dipertanyakan.
Perlu diketahui peristiwa ini bermula ketika Kejaksaan Agung menetapkan seorang jenderal polisi yang masih aktif sebagai tersangka korupsi. Itu berkaitan dengan kasus dugaan penyelewengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebenarnya secara hukum sah-sah saja. Jaksa memang punya kewenangan menyidik kasus korupsi, siapa pun pelakunya, termasuk ketika pelakunya seorang polisi.
Namun tidak lama dari kasus tersebut, giliran pihak kejaksaan yang diintai. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga melakukan korupsi pasokan batu bara yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Sekaligus terdapat dugaan pencucian uang.
Ya, persoalan yang menyeret dua lembaga ini pun sontak menuai perhatian publik. Di tengah kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan ini mereka masih harus dipertontonkan dengan kelakuan penguasa yang seakan tak pernah puas dengan harta yang dimiliki.
Baca Juga: Generasi Emas Atau Cemas?
Tak heran masyarakat pun mulai krisis kepercayaan kepada pemerintah. Ini yang cukup membahayakan.




