Sejumlah SD Negeri di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri tahun ini benar-benar paceklik murid baru. Di Kota Kediri saja, setidaknya ada 10 SD Negeri yang murid barunya pada tahun ini hanya mendapatkan murid di bawah 10 anak (baca Radar Kediri, 16/7). Nasib yang kurang lebih sama, juga dialami beberapa SD Negeri di Kabupaten Kediri. Fenomena apa ini?
Apakah fenomena tersebut terkait dengan faktor demografi? Yakni menurunnya angka kelahiran? Jika ini yang dijadikan sebagai alasan, maka akan dengan mudah bisa dibantah: bagaimana dengan SD swasta, dan MIN favorit, yang tetap saja jumlah pendaftar murid barunya membeludak? Malah ada SD swasta yang murid barunya harus inden beberapa tahun.
Jadi, jika ada yang mengaitkan fenomena minimnya murid baru di sejumlah SD Negeri di Kota Kediri maupun di Kabupaten Kediri dengan faktor demografi, itu adalah bentuk dari simplifikasi masalah. Sebab, masalah yang sebenarnya bukan terkait dengan demografi semata.
Menurut saya, ada tiga akar masalah utama yang melatarbelakangi sepinya peminat di sejumlah SD negeri di Kediri Raya: Pertama, terjadi pergeseran paradigma orang tua (value over free). Dari hasil pengamatan saya, masyarakat Kediri saat ini (baik yang urban maupun rural), seperti juga terjadi di daerah lain, telah mengalami pergeseran kelas sosial dan cara pandang. Bahwa pendidikan tidak lagi dilihat sebagai sebuah kewajiban formalitas, melainkan dilihat sebagai investasi masa depan.
Para orang tua hari ini lebih rasional. Mereka rela membayar mahal di sekolah swasta, demi mendapatkan fasilitas penuh (full day school), jaminan pembentukan karakter, dan kemampuan keagamaan atau bahasa asing yang terukur. Murah atau gratisnya SDN, tidak lagi menjadi magnet utama, jika tidak dibarengi dengan value (nilai tambah) yang jelas.
Baca Juga: Nasib 10 SDN Kota Kediri di Ujung Tanduk, Pendaftar Tak Sampai Sepuluh, Terancam Dimerger Tahun Ini
Kedua, terjadi stagnasi inovasi kurikulum dan layanan. Banyak SDN di Kediri Raya, selama ini, terjebak dalam zona nyaman birokrasi. Metode pembelajaran yang dilaksanakan, cenderung monoton, dan lambat dalam merespon perkembangan zaman. Pakar pendidikan global, Dr David Tyack mengingatkan bahwa “Sekolah yang gagal mendefinisikan ulang dirinya di era disrupsi digital dan perubahan sosial, akan menjadi museum masa lalu yang dihindari oleh generasi baru”. SDN kita, sering kali kalah cepat dalam beradaptasi, dibanding sekolah swasta dalam hal diferensiasi kurikulum dan pelayanan terhadap wali murid.
Ketiga, terjadi krisis kepercayaan terhadap fasilitas dan citra. Harus diakui, sejumlah SDN di wilayah Kediri Raya, masih ada yang berkutat pada masalah infrastruktur yang menua dan citra sebagai “sekolah pinggiran”. Ketika sekolah swasta menawarkan laboratorium komputer dan ruang kelas ber-AC, beberapa SDN masih sibuk mengajukan proposal perbaikan atap bocor. Kesenjangan visual dan fasilitas ini lah yang secara psikologis menurunkan minat calon pendaftar.
Lantas, ikhtiyar seperti apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kediri Raya, wabil khusus Dinas Pendidikan-nya? Menurut saya setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan: Pertama, melakukan re-branding dan merumuskan diferensiasi sekolah. Dalam hal ini, Pemkot Kediri atau pun Pemkab Kediri harus berani melakukan re-branding.
Semua SDN jangan dibikin seragam alias sama. Setiap SDN harus memiliki keunggulan lokal (cluster khusus). Misalnya, SDN A dibranding sebagai SDN berbasis riset dan lingkungan. SDN B dibranding sebagai SDN berbasis seni dan budaya Panji. Dan SDN C sebagai SDN berbasis digital dan bahasa.
