KEDIRI JP Radar Kediri–Tahapan pembangunan Flyover Mengkreng terus dikebut. Setelah proposal lintas daerah rampung disusun, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, dan Bupati Jombang Warsubi bersiap melakukan audiensi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu agendanya, membahas sharing anggaran Pusat dan daerah.
Kabid Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Imam Malik menjelaskan, audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jakarta dijadwalkan pada 25 Mei nanti. Adapun untuk audiensi ke Gubernur Khofifah dalam tahap pengajuan.
“Kami berharap audiensi dengan gubernur bisa dilakukan sebelum audiensi dengan Dirjen Bina Marga,” kata pria yang akrab disapa Malik itu.
Audiensi, jelas Malik, rencananya akan dihadiri langsung oleh tiga kepala daerah. Namun, kepastian kehadiran mereka masih menyesuaikan agenda masing-masing.
“Harapannya bisa hadir tiga kepala daerah, tapi tergantung kesibukan masing-masing,” lanjutnya.
Malik menegaskan, pertemuan tiga kepala daerah dengan pemprov dan Pemerintah Pusat sangat penting.
Sebab, hasil pertemuan akan menentukan percepatan realisasi Flyover Mengkreng. Pembangunan jalan layang di sana jadi salah satu upaya mengurai kemacetan di wilayah barat Jawa Timur tersebut.
Dalam audiensi dengan pemprov dan Pusat, salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait dukungan pendanaan proyek.
Pemkab berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa ikut berkontribusi. Terutama terkait pembiayaan pengadaan lahan jika Pusat tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan anggaran.
Untuk diketahui, berdasar hitungan awal, total biaya pembangunan Flyover Mengkreng menelan anggaran Rp 800 miliar. Jumlah tersebut mencakup pembebasan lahan hingga pembangunan fsik di sejumlah lokasi.
Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pemerintah kabupaten berharap ada skema kolaborasi antara Pusat dan provinsi.
“Harapannya ada kontribusi dari Pemprov Jatim. Misalnya kalau pusat tidak bisa meng-cover penuh pembebasan lahan, bisa dibantu provinsi,” tutur pria yang sudah melakukan survei awal lokasi tersebut.
Seperti diberitakan, proyek Flyover Mengkreng telah masuk daftar rencana penanganan pusat periode 2025–2029.
Namun, kepastian pelaksanaan masih menunggu keputusan Pusat. Terutama terkait skema pembiayaan dan prioritas pembangunan nasional.
Karenanya, kini tiga pemerintah daerah tengah berupaya memperkuat komunikasi ke semua tingkatan pemerintahan.
Selain mendorong percepatan proyek flyover, mereka juga berharap solusi penanganan kemacetan di kawasan Mengkreng segera mendapat kepastian terkait realisasinya.
Editor : Andhika Attar Anindita