Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Ratusan Desa di Kabupaten Kediri Tak Punya PADes Sehingga Hanya Andalkan Transfer dari Pusat

Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi • Selasa, 13 Januari 2026 | 02:10 WIB

 

SUMBER PENDAPATAN: Objek Wisata Sumber Sirah yang ramai dikunjungi masyarakat di Desa Kerpep, Gurah jadi salah satu pos pemasukan desa setelah alokasi dana desa dari Pusat anjlok. (Foto: Wahyu Adji)
SUMBER PENDAPATAN: Objek Wisata Sumber Sirah yang ramai dikunjungi masyarakat di Desa Kerpep, Gurah jadi salah satu pos pemasukan desa setelah alokasi dana desa dari Pusat anjlok. (Foto: Wahyu Adji)

KEDIRI, JP Radar Kediri-Salah satu opsi menyiasati anjloknya dana desa (DD) adalah dengan mengoptimalkan penggalian pendapatan asli desa(PADes).

Namun, dari 343 desa di Kabupaten Kediri agaknya ada sekitar separo yang tidak bisa melakukannya.

Sebab, ada ratusan desa yang tidak memiliki aset dan badan usaha milik desa (BUMDes) juga belum berkembang.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, dari 343 desa, ada 163 desa yang tidak memiliki PADes. Dalam laporan sistem keuangan desa(Siskeudes), PADes mereka tercatat nol atau kosong.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Agus Cahyono melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Henry Rustriandy mengakui memang banyak desa di Kabupaten Kediri yang tidak memiliki PADes sama sekali.

Baca Juga: Dana Desa Kabupaten Kediri Turun 70 Persen, Pemkab Minta Pemdes Lakukan Ini

Karenanya, selama ini pembangunan desa tergantung transfer dana dari pusat. “Memang tidak punya (PADes),” kata Henry.

Untuk diketahui, sumber PADes bisa berasal dari sewa aset desa ataupun pemasukan dari BUMDes.

Ratusan desa tersebut tidak memiliki PADes karena beberapa hal. Misalnya, desa memang tidak punya tanah kas desa murni dan aset lain yang bisa disewakan.

“Kalau tanah bengkok itu kan tidak disewakan. Itu untuk tunjangan perangkat. Yang bisa itu tanah kas desa murni. Kalau tidak punya tanah kas des murni ya tidak ada yang disewakan.” lanjutnya.

Baca Juga: Dana Desa Anjlok, Pemdes di Kediri Tidak Bisa Perbaiki Infrastruktur, Jalan Desa Rawan Bobrok?

Selebihnya, desa tidak memiliki PADes karena BUMDes mereka juga belum berkembang.

Banyak pula yang BUMDes-nya baru berjalan. Sehingga belum bisa meraup untung.

Melainkan pendapatan mereka baru cukup untuk membiayai operasional BUMDes saja.

“Pada 2025 itu ada 20 persen (DD) untuk ketahanan pangan ini ke (modal) BUMDes. Uangnya baru masuk akhir tahun lalu,” terang Henry memprediksi usaha mereka baru berjalan di awal 2026 ini.

Karena tidak memiliki PADes, otomatis menurut Henry desa memang hanya bergantung pada transfer pusat dan daerah.

Baca Juga: Pemasukan Desa di Kediri Berkurang Karena DD Dipangkas, Pemdes Tak Berani Menaikkan Sewa Aset

Begitu ada pengurangan transfer dalam jumlah yang signifikan, otomatis keuangan pemerintah desa (pemdes) langsung terdampak. Akhirnya orang-orang bingung. Jadi tidak bisa membangun,” jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Henry meminta pemdes untuk memaksimalkan BUMDes yang tahun lalu mendapat suntikan modal.

“Tinggal mikir usahanya (BUMDes). Baik usaha ketahanan pangan, apa nyewa tanah untuk digarap, apa jual barang-barang pertanian,terangnya.

Sementara itu, Desa Muneng, Purwoasri merupakan salah satu desa dengan PADes yang tinggi.

Dalam setahun, pendapatan dari pengelolaan aset desa bisa mencapai sekitar Rp 700 juta. Namun, di Siskeudes nilai PADes mereka tetap nol.

Baca Juga: Duh! ADD Susut Rp 56 Miliar karena Terdampak Pengurangan Transfer Pusat ke Kabupaten Kediri

Terkait hal itu, Sekretaris Desa Muneng Ibnu Hanif mengaku sudah menginput data PADes sejak 2 Januari lalu.

“Bisa jadi datanya (di Siskeudes) belum update,” papar pria yang akrab disapa Hanif itu.

Lebih jauh Hanif mengatakan, PADes di Muneng berasal dari sewa aset desa. Mereka memiliki tanah kas murni seluas sekitar 24 hektare.

Tanah-tanah tersebut disewakanNilai sewanya Rp 3 juta hingga Rp 5 juta untuk luas 100 ru.

Dengan nilai PADes yang tinggi, diakui Hanif jika desanya tetap bisa membangun infrastruktur meski DD tahun ini tinggal ratusan juta saja.

Baca Juga: Dana Desa Rp 600 Juta ‘Menguap’, DD Non-Earmark Tahap II di Tiga Desa Tak Cair Kena Sanksi Kemenkeu Buntut Molornya Tahap I

Fisik masih tetap jalan. Ini ada untuk pembangunan gedung serba guna. Perbaikan jalan desa juga tetap bisa. Asal jalan tersebut menunjang  ketahanan pangan, bidang pertanian,” tuturnya membenarkan Desa Muneng juga membentuk BUMDes dengan anggaran 2025 lalu.

Rencananya mereka akan merintis usaha bidang ketahanan pangan.

Jual benih, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya,” imbuh Hanif. 

 Untuk mendapatkan berita-  berita terkini   Jawa Pos   Radar Kediri  , silakan bergabung di saluran WhatsApp "  Radar Kediri  ". Caranya klik link join  saluran WhatsApp Radar Kediri.  Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.

Editor : rekian
#kabupaten kediri #Siskeudes #dpmpd #tanah kas desa #pemkab kediri #bumdes #Transfer Pusat #Dana Desa (DD) #PADes