Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri Eko Setiyono, target tersebut masih rancangan APBD dan masih pembahasan dengan dewan. Jumlahnya bisa jadi berubah.
Baca Juga: Pemkab Kediri Kebut Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Program MBG, Ini Penjelasannya
“Ini sifatnya usulan dan masih dibahas dengan dewan. Bisa jadi tetap atau berubah,” jelasnya. Untuk peningkatan PAD itu, Pemkab Kediri akan mengikuti arahan Mendagri yang mewanti-wanti agar tidak ada gejolak.
Dia pastikan, kebijakan untuk meningkatkan PAD ini tidak boleh menyulitkan masyarakat. “Harus menyesuaikan kemampuan ekonomi,” jelas Eko.
Baca Juga: Pemdes Wonokerto Kediri Kembangkan Tempat Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan
Untuk diketahui, PAD di Kabupaten Kediri bersumber dari beberapa pemasukan. Seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.
Sejak Senin (6/10) lalu, pemkab. Bersama DPRD Kabupaten Kediri sedang melakukan paripurna pembahasan RAPBD usai adanya pengurangan transfer pusat.
Baca Juga: Kreatif! Pemdes Mejono Kediri Wadahi Kebutuhan Pasokan Air Petani dengan Cara Ini
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan, transfer pusat berkurang Rp 265 Miliar. Walaupun dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA) PPAS 2026 pemkab sudah melakukan penganggaran dengan menurunkan nilai.
Menurut Dewi, program prioritas pemkab dipastikan tidak boleh diganggu. Seperti terkait infrastruktur dan pelayanan dasar. Berikutnya juga kesehatan, pendidikan dan bidang sosial tidak akan diubah pemkab.
“Saat paripurna, kami diskusikan dengan DPRD juga untuk mencari solusi paling efektif,” jelasnya.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian