KEDIRI, JP Radar Kediri - Berstatus sebagai lumbung pangan nasional, Pemkab Kediri masih harus menambah luasan tanaman padi mereka.
Pasalnya, tanaman padi di Bumi Panjalu ditarget mencapai 63 ribu hektare. Padahal, luas tanam saat ini masih jauh di bawahnya.
Untuk diketahui, target luas tanaman padi sebesar 63 ribu hektare itu sudah masuk dalam surat keputusan (SK) Kementerian Pertanian (Kementan).
Padahal, luas tanaman padi per tabun di Kabupaten Kediri baru mencapai 49 ribu hektare.
“Kami ditarget untuk lebih banyak lagi tanaman padinya,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Sukadi.
Apa upaya yang dilakukan untuk memenuhi target baru dari Kementan? Menurut Sukadi ada beberapa opsi yang bisa diambil.
Salah satunya, dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).
Jika saat ini rata-rata IP di Kabupaten Kediri rata-rata baru 100 atau satu kali panen, akan dikerek menjadi 200 atau dua kali panen. Bahkan, yang IP-nya sudah 200 akan dikerek menjadi 300.
“Kalau IP 300 itu berarti setahun bisa sampai tiga kali ditanami padi,” lanjut Sukadi sembari menyebut yang paling realistis adalah menaikkan IP menjadi 200.
Untuk merealisasikannya, pemkab akan memenuhi kecukupan air untuk sarana pertanian. "Paling tidak itu saluran irigasinya baik. Ini bukan pekerjaan mudah. Butuh biaya untuk pembuatan sumur,” lanjut Sukadi sembari menyebut pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sukadi mengaku sudah bertemu dengan Biro Perencanaan dari Kementan dua minggu lalu.
Dalam pembahasan, Sukadi menegaskan komitmennya akan pemenuhan target penanaman padi dari Kementan.
Syaratnya, pemkab bisa mendapat bantuan pembuatan sumur untuk kebutuhan air.
"Saya minta agar Kementerian Pertanian memberi bantuan 1.700 sumur,” terang Sukadi berharap pemerintah pusat bisa merealisasikan bantuan tersebut.
Untuk diketahui, kemarin Pemkab Kediri bersama komandan koramil (danramil) se-Kabupaten Kediri membahas serapan padi di tiga bulan pertama 2025 ini.
Rapat kemarin sekaligus membahas keluhan dari petani terkait sistem penjualan gabah dan beras ke bulog yang tertutup.
"Karena pada sistem itu hanya bisa bicara satu arah. Sistem tidak bisa menjawab pertanyaan atau keluh kesah petani. Sehingga keluhan petani tidak terjawab oleh sistem," jelasnya.
Namun, pada 21 Maret nanti sistem penjualan di bulog sudah berbeda. Salah satunya bisa diakses lewat WhatsApp.
Sehingga, jika ada masalah terkait penundaan panen dan lain, bisa dikomunikasikan ke bulog.
Dalam pertemuan kemarin pemkab juga menegaskan agar tidak ada petani yang panenannya dijual di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Yakni, sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Terpisah, Perwira Penghubung Kodim 0809 Mayor Infanteri Ngatari menuturkan, kodim akan mengawal dan mengawasi serapan padi.
Termasuk memastikan petani mendapat harga sesuai HPP.
“Kami babinsa koordinasi dengan PPL di kecamatan dan wilayah masing-masing untuk mendorong itu agar serapan bisa tinggi dan sesuai HPP," jelasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah