Oleh: SYAIKHU ALIYA RAHMAN
JP Radar Kediri - Kebijakan ekonomi pemerintah belakangan ini kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik. Keputusan untuk menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter dan Pertamax Green sebesar Rp4.100 per liter dinilai banyak pihak sebagai langkah yang kurang sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Padahal, jika pemerintah mau sedikit bergeser dalam skala prioritas anggaran, beban berat ini tidak perlu dilemparkan ke pundak rakyat.
Mari kita bedah kalkulasi sederhananya. Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green diproyeksikan mampu menghemat anggaran APBN sebesar Rp36,3 triliun. Angka yang besar, tentu saja. Namun, tahukah Anda bahwa angka penghematan yang sama—bahkan bisa mencapai Rp36 hingga Rp40 triliun sebenarnya bisa didapatkan hanya dengan memangkas sebagian kecil dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau program sejenis seperti Koperasi Desa (Kopdes)?
Baca Juga: Kenapa Pertamax Naik? Ternyata Ini Alasan Pertamina Menaikkan Harga Hingga Rp16.250 per Liter
Dari sudut pandang efisiensi anggaran, kedua pilihan tersebut sama-sama menghasilkan angka penghematan yang serupa di atas kertas. Namun, dari sudut pandang dampak sosial dan ekonomi, efek domino yang ditimbulkan bak bumi dan langit.
Efek Domino Kenaikan BBM: Menghantam Kelas Menengah
Ketika pemerintah memilih opsi menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, efeknya tidak sesederhana "yang punya mobil bagus bayar lebih mahal." Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna Pertamax adalah kelompok masyarakat kelas menengah—motor penggerak utama konsumsi domestik.
Baca Juga: Harga BBM Terbaru per 10 Juni 2026: Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per liter, Ini Rinciannya
Ketika harga Pertamax melambung tinggi, daya beli kelas menengah langsung tertekan. Efek berantainya sangat beracun bagi perekonomian:
Memicu Inflasi: Biaya transportasi dan logistik ikut merangkak naik.
Kenaikan Harga Barang: Harga kebutuhan pokok di pasar otomatis ikut terkerek.
Penurunan Konsumsi: Masyarakat terpaksa menahan belanja untuk hal-hal lain demi menutupi biaya energi.
Mengapa Memangkas MBG Lebih Minim Risiko?
Di sisi lain, jika pemerintah berani memangkas atau mengevaluasi ulang anggaran jumbo untuk program MBG dan Kopdes yang sifatnya masih seremonial atau baru berjalan, dampaknya justru akan menyasar ke lingkaran yang jauh lebih sempit.
