‘Buruk muka cermin di belah. Buat aturan cacat, rakyat yang dijerat’
Oleh: Andhika Attar
Gelombang unjuk rasa menolak UU Omnibus Law menggema di penjuru daerah. Tak terkecuali di Bumi Panji Kediri. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat kompak turun ke jalan.
Hampir ribuan orang turun ke jalan pada Kamis (8/10) lalu. Menggeruduk kantor DPRD Kota Kediri. Memadati jalan Mayor Bismo hingga arus lalu lintas tersendat.
Banyak yang mendukung. Tak sedikit pula yang nyinyir. Hal lumrah dalam sebuah tatanan masyarakat. Bahkan sosok “Bu Tejo”-lah yang membuat film pendek berjudul Tilik laku keras.
Beberapa orang begitu mempermasalahkan pendemo yang belum baca seluruh isi UU tersebut. Memang, saya yakin tak semua yang turun ke jalan membacanya. Baik penuh atau sebagian. Tentu akan lebih bagus jika sudah menamatkannya.
Masalahnya, saya pun tidak yakin anggota dewan terhormat juga sudah membaca draf yang disodorkan. Ratusan halaman. Membayangkan saja sudah puyeng rasanya. Mustahil rasanya jika mereka semua telah membacanya. Satu per satu pasal. Lembar demi lembar.
Sebuah keniscayaan sepertinya. Lalu apa bedanya rakyat dengan wakilnya? Sekilas memang sama saja. Tetapi setidaknya bukan rakyat yang mengesahkan peraturan tersebut. Yang mana sekarang menjadi bumerang di berbagai lokasi.
Tak ada asap tanpa ada api. Pasti ada yang memulai. Begitu pula dengan aksi unjuk rasa di berbagai daerah sekarang ini. Aksi demonstrasi sejatinya hanya reaksi dari aturan yang dinilai merugikan tersebut.
Menjadi cukup mengkhawatirkan lantaran unjuk rasa berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Sudah barang tentu beberapa protokol kesehatan (prokes) ditinggalkan. Terutama soal menjaga jarak.
Bukan demonstrasi rasanya jika tidak berdekatan. Belum lagi jika sudah terjadi aksi saling dorong. Prokes tersebut sudah pasti gugur dengan sendirinya. Memang berbahaya. Tidak menjaga diri saat pandemi seperti ini memang rawan merugikan orang sekitar kita.
Namun apa bedanya gerombolan massa yang demo sekarang ini dengan kumpulan orang yang merayakan kontestasi Pilkada nanti? Sama-sama mengundang kerumunan, tapi Pilkada tetap boleh berlangsung. Lucu rasanya. Kalau memang semangatnya tidak boleh membuat kerumunan harusnya perlakuan yang diberikan sama.
Semoga ini semua hanya mimpi buruk belaka. Semoga ini badai segera berakhir dan terbentuk busur hujan di ujung cakrawala. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : A. Nugroho