JP Radar Kediri –Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) tengah menjadi sorotan tajam netizen karena diduga menerima “uang panas” pasca menggelar aksi demonstrasi dan melakukan mediasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Sosok Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Lantang Kritik Program MBG
Kilas Balik Pertemuan dengan Wapres
Aksi demonstrasi ini terjadi pada Senin (15/6/2026) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti oleh gabungan mahasiswa dari UBK, Universitas Terbuka, dan Universitas MH Thamrin.
Sore harinya, sekitar pukul 17.25 WIB, 15 perwakilan mahasiswa mendapat undangan mendadak untuk audiensi langsung dengan Wapres Gibran di Istana Wapres yang berdekatan dengan titik aksi.
Kala itu, orator dari atas mobil komando dengan bangga mengumumkan bahwa perjuangan mereka membuahkan hasil karena aspirasi mereka diterima langsung oleh orang nomor dua di Indonesia tersebut. Namun, kebanggaan itu kini berbalik menjadi polemic.
Baca Juga: Anda Akan Melamar Kerja? Ini Tips and Trick Outfit Yang Wajib Kamu Ketahui!
Klarifikasi Resmi Rektorat UBK: Ungkap Fakta Rp 20 Juta
Menanggapi kehebohan yang mencoreng nama baik kampus, pihak Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) langsung mengambil langkah tegas.
Pada Selasa (23/6/2026), Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju mengeluarkan sembilan poin sikap resmi. Ia menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut adalah murni aspirasi mahasiswa, bukan mandat atau penugasan dari pihak kampus.
"Universitas Bung Karno menegaskan kehadiran beberapa mahasiswa pada tanggal 15 Juni 2026 dalam pertemuan dengan Wakil Presiden tidak didasarkan pada penugasan atau mandat kampus," tegas Sri Mumpuni.
Sri memastikan bahwa kampus tidak akan tutup mata terhadap pelanggaran etika dan akademik. Pihaknya berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku di UBK kepada oknum mahasiswa yang terbukti melanggar.
Di tempat yang sama, Wakil Rektor III UBK Daniel Panda membuka fakta baru yang meluruskan kesimpangsiuran di media sosial. Daniel mengungkapkan bahwa Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin telah membuat surat pernyataan tertulis.
Bukan Rp 300 juta dari Istana, melainkan Rp 20 juta. Uang tersebut juga bukan diberikan setelah bertemu Gibran, melainkan diberikan sebelum aksi unjuk rasa berlangsung.
"Muhammad Abdimaludin telah membuat surat pernyataan telah menerima Rp 20 juta dari alumni. Uang itu belakangan diketahui diberikan oleh aparat kepolisian yang sampai sekarang belum terungkap," urai Daniel.
Pemberian uang tersebut diduga terjadi pada Senin (15/6/2026) dini hari. Tujuannya disinyalir sebagai upaya "pengondisian" agar massa aksi menggeser titik demonstrasi, dari yang semula direncanakan di kawasan Istana Negara agar pindah ke kawasan Gedung DPR RI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan aliran dana pengondisian massa aksi tersebut. Sanksi Drop Out (DO) kini membayangi nasib para pengurus BEM FH UBK yang terlibat.
Viral Video di Media Sosial
Tak pelak, dugaan lobi-lobi di balik layar ini memicu kemarahan dari kalangan mahasiswa UBK sendiri. Puncaknya, sebuah video interogasi terhadap pengurus BEM FH UBK oleh rekan-rekan mahasiswanya viral dan disiarkan secara langsung (live) di platform TikTok.
Dalam video tersebut, para pengurus didesak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memulihkan nama baik almamater.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” ucap Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, dengan nada tertunduk dalam video yang beredar.
“Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?” cecar salah seorang mahasiswa yang menginterogasinya.
Dari pengakuan awal para pengurus di bawah tekanan tersebut, muncul narasi bahwa mereka mengantongi uang di kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per orang. Diketahui, Abdi tidak sendirian. Saat itu, ada 15 orang perwakilan mahasiswa yang masuk ke Istana Wapres untuk menemui Gibran.
Akun X @txtdarigen bahkan melempar isu bahwa rombongan mahasiswa tersebut menerima uang hingga ratusan juta rupiah.
“Masih ingat mahasiswa yg diajak Gibran masuk ke istana? Ternyata mereka menerima suap pas ketemu Gibran sebesar 300 juta. Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam... tapi ternyata semuanya udah disetting,” cuit akun tersebut.
Tak hanya itu, akun lain @Helloween menuding ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam aliran dana ini. “Ternyata perwakilan BEM UBK kemarin yang nemuin Gibran dibayar polisi guis... dan beberapa mahasiswa menuntut dia untuk di ‘DO’. Idealisme terlalu murah,” tulisnya pedas.
Editor : Shinta Nurma Ababil