JP Radar Kediri - Detik-detik menuju 1 April 2026, masyarakat nampaknya panik dengan isu kenaikan harga BBM. Karena biasanya, perubahan harga terjadi pada awal bulan.
Namun, Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi.
Baca Juga: BBM Naik 1 April 2026? Ini Prediksi Harga per Liternya
Seperti diketahui, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat kepanikan tersendiri tak terkecuali di Indonesia, utamanya terkait minyak.
"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026).
Mensesneg menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina serta adanya petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.
Baca Juga: Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Lebaran, Bahlil: Stok Aman, Tidak Perlu Panic Buying
"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan ketersediaan BBM serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
"Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegas Mensesneg.
Menurut Ekonom Universitas Airlangga (UNAIR), Wisnu Wibowo terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Indonesia merupakan hal yang wajar.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” kata Wisnu saat dihubungi, Senin (30/3) dikutip dari Jawapos.
Baca Juga: Strategi WFH Satu Hari Sepekan: Upaya Pemerintah Tekan Konsumsi BBM Nasional
Meski demikian, ia memprediksi kenaikan masih di bawah 10 persen.
“Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen,” imbuhnya.
Penyesuaian harga juga diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. “Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran,” jelasnya.
Baca Juga: Stok BBM dan Elpiji Subsidi di Level Aman, Ini Hasil Sidak Disperdagin Kota Kediri!
Badan usaha disebut memiliki kewenangan menaikan harga jual dengan tetap melaporkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian dalam kondisi tertentu.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus di atas USD 100 per barel turut memberi tekanan pada fiskal negara. Setiap kenaikan USD 1, harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga Rp 6,7 triliun.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil