Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Mengenal Kapitan Cina: Ketika Pemerintah Hindia Belanda Memberi Wewenang kepada Orang Tionghoa Mengatur Wilayah

Redaksi Radar Kediri • Selasa, 24 Juni 2025 | 19:08 WIB
Mengenal Kapitan Cina Ketika Pemerintah Hindia Belanda Memberi Wewenang kepada Orang Tionghoa Mengatur Wilayah
Mengenal Kapitan Cina Ketika Pemerintah Hindia Belanda Memberi Wewenang kepada Orang Tionghoa Mengatur Wilayah

JP, Radar Kediri - Kapitan Cina adalah sebuah jabatan resmi yang diberikan kepada tokoh-tokoh terkemuka dari komunitas Tionghoa di wilayah Hindia Belanda.

Pengangkatan kapitan ini pertama kali dilakukan oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah VOC bubar.

Kemunculan jabatan Kapitan Tionghoa tidak bisa dilepaskan dari masuknya komunitas Tionghoa ke Nusantara sejak abad ke-15. Pada awal 1600-an, jumlah orang Tionghoa di Hindia Belanda meningkat pesat, khususnya di daerah pesisir dan kota-kota dagang penting.

Untuk mencegah dominasi etnis Tionghoa dalam perdagangan dan menjaga ketertiban di komunitas mereka, VOC menunjuk salah satu tokoh Tionghoa terpercaya sebagai kapitan. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan mengatur masyarakat Tionghoa atas nama pemerintah kolonial.

 Baca Juga: Tradisi Rampokan Macan: Gladiator ala Jawa dan Awal Punahnya Harimau Jawa  

Pada masa Hindia Belanda, jabatan Kapitan Cina dikembangkan menjadi sebuah struktur resmi yang terdiri dari tiga tingkatan: majoor der Chinezen, kapitein der Chinezen, dan luitenant der Chinezen. Ketiganya dikenal sebagai opsir Tionghoa dan sering kali jabatan tersebut diturunkan secara turun-temurun, terutama di wilayah Jawa.

Namun, keistimewaan ini menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat pribumi. Mereka merasa bahwa orang Tionghoa—yang notabene adalah kelompok minoritas "Timur Asing"—justru ditempatkan dalam posisi sosial dan politik yang lebih tinggi daripada penduduk asli.

Kecemburuan inilah yang kemudian memicu banyak pemberontakan dan ketegangan sosial di berbagai wilayah Hindia Belanda.

Untuk meredam konflik, pemerintah kolonial berjanji akan memberikan jabatan serupa kepada kaum pribumi, yaitu Kekapitan Betawi dan Kekapitan Banten, mulai tahun 1890.

 Baca Juga: Europeesche Wijk: Jejak-Jejak Pemukiman Kaum Eropa di Kediri pada Masa Kolonial

Namun, janji tersebut pada kenyataannya hanya menjadi siasat politik. Jabatan kekapitan tetap didominasi oleh etnis Tionghoa, dan tidak benar-benar berpindah ke tangan orang pribumi.

Tradisi Kapitan Tionghoa ini terus bertahan bahkan hingga masa pendudukan Jepang, dengan Khouw Kim An sebagai salah satu Kapitan Tionghoa terakhir yang meninggal pada tahun 1945.

Peran para kapitan ini sangat penting. Mereka bukan hanya menjadi pemimpin komunitas Tionghoa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Peran mereka berdampak besar terhadap struktur politik, ekonomi, dan sosial di wilayah kekuasaan mereka.

 

 

Penulis adalah Yulita Dyah Kusumasari, mahasiswa magang jurusan Ilmu Sejarah dari Universitas Airlangga Surabaya

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.

Editor : Anwar Bahar Basalamah
#VOC #tionghoa #kapitan cina #hindia belanda