JP Radar Kediri- Hingga akhir semester 1 tahun 2026 ini, penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri baru mencapai 56 persen.
Realisasi dana alokasi umum (DAU) jadi komponen dengan serapan tertinggi. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik masih sangat rendah.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri, realisasi DAU di Kota Kediri mencapai Rp 290 miliar, atau 56,18 persen dari pagu Rp 516 miliar.
Sedangkan di Kabupaten Kediri, realisasi semester 1 ini mencapai Rp 736 miliar, atau 57,72 persen dari pagu Rp 1,27 triliun.
Realisasi di atas 50 persen itu menunjukkan penyaluran DAU yang berjalan sesuai jadwal.
“Mulai tahun 2026 ada perubahan prosedur penyaluran DAU specific grant atau yang ditentukan penggunaannya. DAU specific grant ini berdasar permintaan. Dulunya yang memproses itu Pusat, kami menyalurkan. Kalau sekarang, KPPN full yang memeriksa,” ungkap Kepala KPPN Kediri Moch. Izma Nur Choironi.
Dengan perubahan skema pengajuan dokumen itu, menurutnya penyaluran DAU bisa lebih cepat. Tahun ini, total pagu DAU specific grant (SG) adalah Rp 47,52 miliar dari keseluruhan pagu DAU.
Namun, sampai dengan semester 1 2026, belum ada realisasi DAU SG di seluruh pemda.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menyampaikan dokumen untuk mempercepat realisasi,” pinta Izma.
Baca Juga: KPPN Koordinasikan Pencairan THR di Awal Ramadan, Jadwal Tunggu Peraturan Menteri Keuangan
Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) di wilayah kerja KPPN Kediri mencapai Rp120,95 miliar, atau 37,67 persen dari total pagu Rp 321,08 miliar.
Dengan total pagu paling banyak, realisasi Kota Kediri justru paling rendah. Yakni, baru Rp 38,21 miliar atau 36,62 persen dari pagu Rp104,36 miliar.
Sedangkan Kabupaten Kediri telah menerima DBH sebesar Rp 26,01 miliar. Atau 36,96 persen dari pagu Rp70,37 miliar.
Adapun penyaluran DAK fisik masih menjadi yang paling rendah. Dari total pagu Rp 48,25 miliar, realisasi baru mencapai Rp 4,03 miliar atau 8,35 persen.
Baca Juga: Ratusan Miliar TKD Sudah Mengalir ke Kediri Raya, Namun Penyaluran Dana Desa Masih Belum Bisa Merata
Seperti di Kabupaten Kediri, dengan alokasi DAK fisik sebesar Rp 2,21 miliar, masih belum terealisasi.
Adapun Kota Kediri tahun ini tidak mendapat alokasi DAK fisik.
“Yang realisasinya nol (DAK fisik) ini biasanya mereka menunggu 21 Juli sebagai hari terakhir penginputan kontrak pengadaan,” terangnya.
Cepat atau lambatnya proses pengadaan, jelas Izma, biasanya bergantung masing-masing pemerintah daerah.
Dari empat wilayah mitra KPPN Kediri, baru Kabupaten Nganjuk yang sudah merealisasikan DAK fisik senilai Rp 4,02 miliar. Sedangkan pemda lainnya belum mengajukan dokumen.
“DAK Fisik tahun ini (alokasinya, Red) memang sangat terjun sekali. Salah satunya karena beberapa pekerjaan fisik yang ditarik ke Pusat,” ungkapnya.
Secara umum, pagu tahun ini adalah Rp 48,24 miliar. Kota Kediri bahkan tidak lagi mendapat alokasi DAK fisik.
Pagu yang nol itu menurut Izma bisa karena beberapa faktor. Di antaranya karena parameter syarat pengajuan yang dianggap sudah terpenuhi.
“Bisa jadi karena tidak membuat pengajuan, atau bisa juga karena bukan prioritas,” sambungnya.
Kondisi seperti itu juga menurutnya banyak ditemui di wilayah-wilayah perkotaan lainnya. Salah satunya karena fasilitas kota yang pada umumnya dinilai sudah terpenuhi. (ais/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita