KEDIRI, JP Radar Kediri - Meski mayoritas KDMP di Kabupaten Kediri berwujud gerai atau toko swalayan, ada beberapa di antaranya yang menambah usaha sampingan menjual pupuk untuk menambah pemasukan. Salah satunya dilakukan oleh KDMP Sidomulyo, Wates.
Ketua KDMP Sidomulyo, Wates Toni Subagyo mengatakan, di awal buka pada 16 Mei lalu, koperasi sempat ramai dikunjungi masyarakat. “Dulu waktu awal buka dalam satu hari memang benar bisa dapat sampai Rp 1 juta. Tetapi semakin ke sini barang mulai tidak lengkap omzetnya juga menurun,” aku Toni.
Pengurus kelimpungan karena barang yang dicari masyarakat banyak yang tidak ada. Sementara pasokan juga tak kunjung datang. Alhasil, omzetnya bisa terjun bebas. Pernah berada di angka puluhan ribu saja per harinya. “Dari awal dibuka sampai dengan saat ini baru satu kali pasokan barang datang,” imbuhnya.
Beruntungnya, pendapatan KDMP Sidomulyo tidak hanya menggantungkan pada toko swalayan saja. Mereka juga punya usaha sampingan penjualan pupuk subsidi dan sembako.
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kediri Mulai Beroperasi, Produk Sembako Murah Ramai Diminati Warga
Ya, KDMP Desa Sidomulyo ini memiliki dua jenis cabang usaha. Satu adalah gerai KDMP umumnya yang barang dan harga ditentukan oleh PT Agrinas Pangan Persero. Kedua, usaha yang dikelola oleh kelompoknya sendiri. Sesuai dengan konsep koperasi sesungguhnya dari anggota dan untuk anggota.
“Kalau yang digerai itu pendapatan dan harga yang menentukan Agrinas. Semua masuknya ke Agrinas. Tapi kalau usaha ini yang mengelola kami, sesuai dengan konsep koperasi,” tandasnya.
Diakui Toni, usaha pupuk subsidi dan sembako yang dikelola kelompoknya jauh lebih menjanjikan. Dalam satu hari pendapatannya bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri KDMP Desa Sidomulyo, Wates sedang tutup pada Kamis (9/7) lalu. Rupanya saat itu sedang ada kendala sistem hingga karyawan tidak bisa melayani transaksi pembeli.
Baca Juga: Mudahkan Petani, Kios Pupuk Resmi Bersubsidi KDMP Sidomulyo Resmi Dibuka
Namun, gerai pupuk subsidi dan sembako tetap buka. Dalam waktu satu jam, sedikitnya ada lima orang yang datang untuk beli pupuk. ”Mereka sekali beli bisa menghabiskan uang ratusan ribu. Terkadang satu orang bisa membeli lebih dari satu menyesuaikan jatah yang telah ditentukan pemerintah,” beber Toni.
Berbeda dengan usaha dari Agrinas, usaha penjualan pupuk dan sembako yang dikelola kelompoknya ini benar- benar sesuai dengan konsep dasar koperasi. Yakni, dari anggota dan untuk anggota.
“Sampai saat ini kami juga tidak tahu desa akan dapat apa (dari Agrinas). Sebab belum ada penjelasan terkait itu. Dulu hanya diminta menyediakan lahan untuk dibangun KDMP,” sambung Bambang Erwanto, kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates.
Dengan ketidakpastian itu, Bambang pun mencari cara agar warga desa yang terlibat mengelola KDMP ini tak hanya bergantung dari satu pendapatan. Melainkan mereka diberdayakan untuk cari peluang usaha lainnya. Setelah pupuk subsidi dan sembako, rencananya juga akan buka pangkalan gas elpiji dan menghimpun seluruh UMKM desa.
“Saat ini kami sedang mengajukan agar bisa membuka pangkalan gas elpiji. Juga ada rencana seluruh produk UMKM desa bisa dipasarkan di gerai,” tandasnya menyebut produk itu juga dari luar dari Agrinas. Otomatis pendapatannya juga tidak masuk ke Agrinas. Melainkan ke pengelola.
Senada dengan KDMP di Kabupaten Kediri, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) juga sepi pembeli. Dalam waktu setengah jam, hanya ada satu hingga dua pembeli. Salah satunya di KKMP Ngronggo, Kota Kediri.
“Ya sering ke KDMP untuk beli air minum. Kalau dari segi harga sama kayak umumnya. Tapi karena lokasinya dekat jadi pilih beli di sini (KKMP Ngronggo, Red),” ujar Budi, warga Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota itu.
Display barang di sana memang tidak selengkap ritel modern. Dari segi harga juga sama dengan toko kelontong. Misalnya snack atau makanan ringan yang dibanderol Rp 2.500 per bungkus. Artinya, belum ada hal khusus yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli ke sana.
“Kalau deket rumahnya ada toko kelontong yang mending beli yang dekat saja. Toh dari harga tak beda jauh,” tandas pria berusia 40 tahun itu.
Hal serupa disampaikan oleh Ulfa. Perempuan domisili Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota itu mengaku belum tertarik untuk datang dan belanja di KKMP. “Awal-awal dulu tertarik beli. Tapi beberapa kali datang barang yang dicari tidak ada. Jadi lebih memilih datang ke ritel modern yang sudah pasti ada keberadaannya,” tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Kediri Subagyo menilai koperasi harus bisa menyesuaikan dengan potensi di masing-masing desa dan kelurahan. Koperasi, kata Subagyo, juga harus bisa memperpendek rantai distribusi dari petani maupun peternak kepada konsumennya.
Sayangnya, potensi ini yang belum dimanfaatkan. KDMP yang berdiri saat ini fokus usahanya sama. Sehingga pasarnya semakin sempit karena pesaingnya banyak. Mulai dari Alfamart, Indomaret, dan toko-toko kelontong.
Baca Juga: Dandim Beber Progres Koperasi Merah Putih di Kediri, Targetkan Pembangunan KDMP Selesai April
“Memang seharusnya KDMP itu harus fokus. Jadi kalau sentra pertanian ya fokusnya pada hasil pertaniannya. Kalau peternakan ya fokusnya pada distribusi hasil ternak. Begitupun jika potensinya ada pada sektor wisata maka fokusnya mengembangkan UMKM dan pemasarannya,” bebernya.
Dengan demikian, masing-masing koperasi bisa fokus pada bidangnya. Potensi desa bisa lebih maksimal. Begitu pula tingkat persaingannya menjadi lebih rendah.
Pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh PT Agrinas menurut Subagyo juga perlu dievaluasi. Sebab, jika terus dilakukan justru tidak akan maksimal. Konsep koperasi dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota butuh keterlibatan secara aktif pengurus dan anggota koperasi.
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih: Pemerintah Targetkan 80 Ribu KDMP Beroperasi Penuh pada 2026
“Memang banyak kooperasi yang lahir karena program pemerintah. Tapi kalau anggota tidak merasa memiliki, ya koperasi akan pasif kemudian hari,” tandasnya.
Subagyo pun mendorong agar marwah koperasi dikembalikan. Baik dari cara pemilihan anggota maupun regulasinya. “Kalau desa diberi kewenangan mengelola uang, mereka lebih bisa mengatur pasokan untuk masyarakat desa. Begitupun dengan omzetnya. Tinggal bagaimana nanti mengatur regulasi dan pengawasannya,” tegas dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI.
Editor : Hilda Nurmala Risani