KEDIRI, JP Radar Kediri - Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga data pribadi yang bocor karena digunakan sebagai bungkus gorengan belakangan ini memenuhi beranda media sosial rakyat Indonesia. Tentu ini menjadi persoalan serius yang menunjukkan bahwa data pribadi belum sepenuhnya aman dan dilindungi oleh negara.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan serius mengenai keamanan informasi negara dan integritas orang-orang yang mendapatkan akses ke lingkungan kekuasaan. Kasus ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menyentuh kepentingan strategis bangsa.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Anjal Gepeng : Potret Kemiskinan Struktural yang Dipelihara?
Penyadapan ini dinilai berbahaya karena Presiden bukan hanya individu yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan. Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan mengambil keputusan penting bagi negara.
Komunikasi Presiden dapat memuat informasi sensitif mengenai pertahanan, keamanan, diplomasi, hubungan internasional, ekonomi, hingga kebijakan strategis nasional.
Bayangkan apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.Rencana kebijakan yang belum diumumkan dapat diketahui lebih dahulu. Pembicaraan strategis bisa disalahgunakan. Informasi mengenai koordinasi antarlembaga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga: BBM Subsidi dan Dilema Masyarakat Kecil
Di sisi lain, publik dikejutkan dengan temuan dokumen kependudukan resmi yang dijadikan pembungkus gorengan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.Peristiwa itu pertama kali terungkap setelah seorang warga menemukan berkas tersebut saat membeli gorengan. Berkas itu mencantumkan informasi sensitif secara lengkap. Mulai dari nama pemilik, alamat rumah, hingga nomor telepon seluler.
Disdukcapil Kabupaten Tangerang membenarkan bahwa dokumen itu berasal dari pihaknya. Dokumen tersebut merupakan formulir permohonan perbaikan akta kelahiran yang merupakan produk penerbitan tahun 2021.
Pihaknya menyatakan masih menelusuri bagaimana lembaran itu bisa berakhir di tangan pedagang makanan. Bahkan, pihaknya mengklaim tercecernya dokumen bisa saja terjadi akibat kelalaian pemilik dokumen, bukan semata-mata kesalahan dinas.
Baca Juga: Berani Berbuat Tak Berani Bertanggung Jawab
Dari dua kasus tersebut pada prinsipnya ada kesamaan. Satu kasus menyangkut penyadapan komunikasi kepala negara oleh aparat, satu lagi menyangkut dokumen warga biasa yang tercecer. Keduanya menyangkut Pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.
Ya, dua persoalan di atas bukan lagi soal "Prabowo disadap" atau "kertas gorengan" saja. Ini berkaitan dengan kepercayaan publik, kalau data presiden saja bisa disadap, dan data warga biasa bisa jadi bungkus gorengan, bagaimana publik bisa yakin datanya aman?
Memang untuk mewujudkan perlindungan dan kedaulatan data pribadi butuh dukungan semua pihak, tak hanya dibebankan pada pundak pemerintah. Masyarakat harus berperan aktif, yang sadar memberi tahu yang belum sadar. Masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan tentang betapa pentingnya perlindungan data pribadi, berilah pemahaman kepada yang belum paham.
Baca Juga: Menimbang Efektivitas Wacana Sekolah Lima Hari Kabupaten Kediri
Tak kalah terpenting ketika masyarakat sudah memberi kepercayaan pada Pemerintah untuk mengelola data pribadi mereka, lakukanlah dengan benar, bukannya sibuk menuding satu sama lain ketika kebocoran terjadi.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri