Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukan Penerima Upah Bisa Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

a
Penulis: adi nugroho❯
bukan-penerima-upah-bisa-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
bukan-penerima-upah-bisa-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan


NGANJUK, JP Radar Nganjuk-BPJS Ketenagakerjaan memiliki segudang program yang bisa diikuti. Salah satunya adalah program untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). 


“BPU merupakan pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri, Suharno Abidin.


Suharno mengatakan, saat ini pihaknya tengah gencar menjaring peserta dari sektor BPU. Sebab saat ini masih banyak yang belum mendapat perlindungan ketenagakerjaan. “Sebagai upaya perlindungan selama bekerja. Agar semakin tenang dan bersemangat,” tambahnya.


Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nganjuk Bisri Yusmadi menambahkan, iuran BPU cukup terjangkau. Yaitu Rp 16.800, dengan mendapat dua program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dan jika iurannya ditambah menjadi Rp 20 ribu, peserta termasuk ke dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).


Dengan iuran yang cukup terjangkau, manfaat yang didapat juga cukup besar. Misalnya, jika terjadi kecelakaan kerja, maka ahli waris peserta berhak menerima santunan JKM sebesar Rp 42 juta. Bahkan, jika memiliki anak usia sekolah mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi.


“Misalnya kecelakaan kerja dan meninggal dunia, atau catat total tetap, maka maksimal dua anak akan diberi beasiswa setiap tahunnya. Untuk TK-SD Rp 1,5 juta. SMP Rp 2 juta, SMA Rp 3 juta, dan perguruan tinggi Rp 12 juta. Jika dijumlah total beasiswa mencapai Rp 174 juta,” tambah Bisri sambil menyebut syarat lain yang harus diikuti adalah masa aktif kepesertaan selama tiga tahun berturut-turut.


Untuk itu, pihaknya berharap, masyarakat semakin peduli akan perlindungan kerja. Selain itu, Bisri turut berharap pemerintah daerah memberi dukungan. Sebab, banyak BPU yang berada di bawah koordinasi instansi pemerintah daerah.


“Misalnya paguyuban pedagang pasar, itu berada di bawah koordinasi dinas perindustrian dan perdagangan. Dan banyak lembaga atau yayasan lain yang barangkali melalui dorongan pemerintah daerah akan sadar pentingnya jaminan perlindungan kerja,” tandasnya.


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ramai BPJS Kesehatan PBI JK Dinonaktifkan, Ini Cara Cek dan Solusi Reaktivasinya

Ramai BPJS Kesehatan PBI JK Dinonaktifkan, Ini Cara Cek dan Solusi Reaktivasinya

Kebijakan penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat.  Berdasarkan data pemutakhi

Pekan MLT BPJS Ketenagakerjaan Kediri Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kesadaran Perlindungan Pekerja

Pekan MLT BPJS Ketenagakerjaan Kediri Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kesadaran Perlindungan Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri terus berkomitmen meningkatkan kesadaran masyarakat pekerja terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Tambah Anggaran BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, RS Dilarang Bedakan Pasien Umum dan BPJS

Pemerintah Tambah Anggaran BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, RS Dilarang Bedakan Pasien Umum dan BPJS

Pemerintah mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapat layanan kesehatan yang lebih cepat dan optimal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer