KEDIRI KOTA- Keberadaan jalan tol dan bandara di wilayah Kabupaten Kediri akan memberi dampak bagi Kota Kediri. Tak hanya dampak perkembangan ekonomi. Tapi juga kemacetan yang berisiko besar terjadi. Apalagi selama ini Kota Kediri merupakan pusat dari wilayah di sekitarnya.
Karena itulah soal transportasi harus segera diatasi. Kota Kediri harus melakukan perancangan matang. Agar ke depan siap menghadapi perubahan yang akan terjadi.
“Pemkot harus segera mengusulkan ke Pemprov Jatim agar membuat master plan terkait pengembangan transportasi di wilayah Kediri Raya,” saran pakar transportasi dari Universitas Brawijaya (UB) Achmad Wicaksono.
Salah satu yang harus ditata adalah soal transportasi masal. Penataan itu pun harus terpadu. Yang terkoneksi antardaerah di wilayah Kediri. Jadi harus melibatkan kota dan kabupaten Kediri saja. Juga daerah di sekitarnya seperti Tulungagung, Nganjuk, Jombang, dan Blitar.
Namun, menurut pakar yang biasa disapa Soni ini, paling mendesak adalah koordinasi antara kota dan kabupaten Kediri. Karena dua daerah ini yang paling terdampak pada dua proyek berstatut PSN itu.
“Seperti tiga daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Pada 2018 mereka menandatangani MoU terkait pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bersama,” ujarnya dalam diskusi Menyongsong Bandara dan Jalan Tol Kamis (10/1) lalu.
Hal seperti itu sangat bagus diterapkan seperti di Kediri ini. Dengan bersama-sama bersinergi antardaerah, akan tercipta kolaborasi. Menjadi kesatuan bersama yang membawa kamajuan dalam segala aspek pembangunan di wilayah tersebut.
“Itu yang harus disampaikan wali kota kepada (pemerintah) provinsi. Sehingga bisa menjadi sinergitas dan menjadikan wilayah Kediri Raya bisa menjadi kawasan terpadu,” saran dosen di fakultas teknik UB ini.
Soni menjelaskan, dalam pengelolaan sektor transportasi terdapat tiga pola. Pertama pola membangun sistem. Yakni dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Sesuai tata ruang dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Kedua, pola kolaborasi pendanaan. Mengolaborasikan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan APBD kota dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor transportasi.
“Dan ketiga adalah pola pemberdayaan masyarakat. Di mana pembangunan dan pengembangan sektor transportasi dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan,” terangnya.
Sebelumnya, pakar lulusan University of Tokyo ini memaparkan, sebenarnya Kota Kediri dari segi kemacetan lalu lintas masih di bawah Kota Malang. Karena itu mereka harus segera bersikap. Sebelum terlambat seperti Kota Malang yang saat ini kemacetannya semakin parah. Bila tidak, adanya bandara dan tol ini akan meningkatkan volume kendaraan hingga 50 persen.
“Prediksi kemacetannya adalah sekitar 3-4 tahun setelah bandara dan jalan tol dibuka,” singgungnya.
Permasalahan lain, menurut Soni, adalah karakter jalan di Kota Kediri yang sempit. Sehingga menjadi prioritas adalah pembuatan ring road. Baik Inner ringroad di dalam kota atau outer ring road di luar kota.
“Harus di dukung dengan dua ring road tadi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Kediri yang jalannya sempit ini,” jelasnya.
Tantangannya untuk di wilayah Kota Kediri memang masalah pembebasan lahan. Terkadang pemerintah harus bisa menyadarkan bahwa memang untuk kepentingan infrastruktur khususnya transportasi ini adalah kebutuhan bersama. Jadi harus ada yang merelakan tanahnya untuk mendapat ganti rugi.
“Karena ini untuk kepentingan bersama baik Kota Kediri maupun kabupaten, jadi tidak hanya menyangkut ganti untung saja. Tapi saya rasa sebagian besar masyarakat meyakini, kalau kita memberikan kemudahan bagi orang lain untuk melakukan perjalanan itu juga akan memberikan pahala. Dan itu akan menjadi jariah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : adi nugroho