Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut disuarakan oleh Sekretaris Pergunu Purwoasri Saifudin. Menurutnya, persyaratan KTP membuat banyak guru gaji yang terhambat mendapat bisyaroh. Termasuk Taman Pendidikan Alquran (TPA) di Purwoasri.
Para guru yang belum mendapat insentif itu menurutnya bukan hanya
guru ngaji dari kalangan NU. Melainkan banyak juga dari organisasi Islam lainnya. “Kalau nanti ada pendatan ulang, masukan saya tidak melalui banyak pintu sehingga semua lembaga bisa ter-cover,” kata pria asal Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri tersebut.
Selebihnya, Saifudin juga meminta Pemkab Kediri melalui dinas pendidikan (disdik) ikut memperhatikan guru ngaji dari pesantren. Syarat guru ngaji penerima insentif harus ber-KTP Kabupaten Kediri harus dikaji ulang untuk penerapan di pesantren.
Alasannya, kebanyakan santri pondok yang menjadi guru ngaji di pesantren mayoritas berasal dari luar daerah. “Tentunya dengan catatan khusus, misalnya santri pondok yang menjadi guru ngaji minimal sudah bermukim setahun ditandai dengan kartu tanda santri,” lanjutnya memberi contoh.
Selain syarat bermukim dan kartu tanda santri, dinas pendidikan (disdik) juga bisa meminta rekomendasi dari pengurus pondok. Cara tersebut menurutnya bisa jadi pertimbangan disdik jika ada penambahan kuota.
Bagaimana dengan para guru ngaji di desa? Saifudin mengaku sepakat jika persyaratan KTP tetap diterapkan. Selama ini menurutnya banyak guru ngaji di desa yang mengeluh karena praktik pembatasan kuota guru penerima insentif.
“Ada yang mengusulkan enam guru ngaji, tapi yang menerima insentif hanya empat,” paparnya sembari menyebut pencairan insentif tahap akhir di wilayahnya baru diserahkan Selasa (27/12) nanti. Dia berharap rencana penambahan kuota penerima insentif tahun depan bisa terealisasi agar tidak muncul kecemburuan antarguru.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB ikut mendesak agar Pemkab Kediri bisa menambah kuota penerima insentif. Bukan itu saja, disdik juga diminta untuk menambah nilai insentif yang semula Rp 100 ribu per bulan menjadi lebih besar lagi.
Sementara itu, saat ini Fraksi PKB sedang menggodok raperda inisiatif penyelenggaraan pondok pesantren. Anggota Fraksi PKB Masykur Lukman menyebut naskah akademik raperda tengah digodok sekarang. Dia berharap insentif guru ngaji di pesantren bisa diakomodasi di sana. “Saat ini, prosesnya masih menunggu naskah akademik,” urai Lukman tentang progres raperda.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



