Jakarta - Mantan Kapolri Da’i Bachtiar, dan beberapa purnawirawan, mewakili Persatuan Purnawirawan Polri, menghadiri audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie. Mahfud MD dan sejumlah anggota komisi hadir mendampingi.
Dalam pertemuan itu, para purnawirawan memaparkan pandangan strategis terkait arah pembenahan institusi Polri di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi terhadap Komitmen Pemerintah
Da’i Bachtiar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pembentukan komisi percepatan reformasi, yang dipandang sebagai kelanjutan dari agenda reformasi Polri sejak 1998.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengevaluasi deviasi serta tantangan aktual yang muncul dalam institusi kepolisian.
Para purnawirawan juga memberikan penghargaan kepada Kapolri yang dinilai segera merespons arahan presiden dengan membentuk tim transformasi dan reformasi internal.
Langkah tersebut dianggap membuka ruang evaluasi menyeluruh di tubuh Polri.
Masukan Awal kepada Pemerintah
Sebelum hadir dalam audiensi resmi, delegasi purnawirawan telah menyerahkan sejumlah bahan masukan kepada Jenderal (Purn.) Dofiri selaku staf khusus presiden.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemaparan mereka di hadapan komisi.
Dalam forum tersebut, para purnawirawan mengelompokkan kebutuhan pembenahan Polri ke dalam tiga domain utama: instrumental, struktural, dan kultural.
Mereka menilai ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk memastikan konsistensi reformasi.
Revisi UU Kepolisian sebagai Fondasi
Pada ranah instrumental, mereka menekankan perlunya revisi atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyesuaian regulasi dianggap vital untuk melandasi perubahan organisasi dan kewenangan Polri yang berkembang pesat.
Evaluasi Struktur dari Mabes hingga Polsek
Di bidang struktural, rombongan purnawirawan menyoroti perlunya evaluasi terhadap struktur organisasi mulai dari Mabes Polri hingga Polsek. Penekanan utama diberikan pada penguatan satuan di tingkat bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pembenahan Kultur dan Keteladanan
Pada aspek kultural, mereka menekankan pentingnya pemulihan keteladanan, integritas, dan perilaku anggota Polri. Mereka menilai dinamika kultur internal sangat dipengaruhi oleh kecukupan dukungan operasional.
Isu Penganggaran Penegakan Hukum
Para purnawirawan turut mengangkat isu penganggaran penegakan hukum. Mereka menilai karakteristik perkara yang beragam tidak memungkinkan penggunaan model anggaran yang seragam, sehingga kekurangan anggaran dapat memicu penyimpangan aparat di lapangan.
Usulan Kapolri dituntuk Langsung Oleh Presiden
Salah satu usulan yang mencuat adalah penyederhanaan mekanisme pemilihan Kapolri. Mereka mempertanyakan urgensi keterlibatan DPR dalam proses persetujuan, karena dianggap dapat menimbulkan beban politik dan potensi konflik kepentingan.
Meski demikian, keputusan final tetap menjadi kewenangan komisi.
Audiensi diakhiri dengan catatan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam penyusunan rekomendasi final komisi kepada presiden.
Komisi akan terus mengumpulkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum merumuskan arah strategis reformasi institusional Polri.
Editor : Jauhar Yohanis