Menko Pangan Zulkifli Hasan Blak-blakan Mengaku MBG Program Gagal: Kita Beresin Bertahap
JP Radar Kediri – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku MBG sebagai program gagal. Ia tak menampik bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi jalan terjal. Setelah berjalan hampir dua tahun, ia mengakui adanya sejumlah kendala serius di lapangan yang membuat implementasi program ini belum berjalan mulus.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional KDKMP di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, belum lama ini. Di hadapan para peserta, ia membedah berbagai persoalan yang mendera program prioritas pemerintah tersebut.
"Seperti MBG. Apa yang gagal? MBG. MBG kita akui. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti, termasuk yang terakhir," ujar Zulhas, dikutip Rabu (9/9).
Di tengah evaluasi tersebut, pemerintah memastikan perombakan besar-besaran tengah berjalan. Zulhas menyebut Presiden telah mempercayakan posisi kepemimpinan baru kepada figur muda untuk membenahi sengkarut manajemen program ini secara bertahap.
Baca Juga: 10 Siswa Bergejala Keracunan Usai Diduga Santap MBG di Badas Kediri, Enam Ditangani Puskesmas
"Pak Presiden sudah nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat. Kasihlah waktu kita 1-2 bulan ini kita akan beresin bertahap, pelan-pelan ya. 1-2 bulan ini MBG kita akan selesaikan," tegasnya.
Kendati mengakui adanya keruwetan di tataran eksekusi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa substansi kebijakan MBG tidak akan surut. Negara, menurutnya, memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus rantai kemiskinan dan malnutrisi pada anak-anak Indonesia.
"Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi tidak boleh orang miskin anaknya kurang gizi. Nanti kawin sama orang miskin, anaknya kurang gizi lagi. Enggak boleh. Enggak boleh, kita tidak mau tahu. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara," ucapnya penuh penekanan.
Zulhas memetakan akar masalah MBG bukan terletak pada cacat kebijakan, melainkan pada ketidaktepatan di sektor manajemen dan pelaksana di lapangan. Koreksi total pun difokuskan untuk menertibkan aspek manajerial tersebut.
"Pelaksana yang enggak tepat, salah kita. Bukan kebijakan yang enggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat, dan kita perbaiki," kata politisi asal Lampung ini.
Lebih jauh, ia menempatkan MBG sebagai bagian dari koreksi fundamental terhadap arah pembangunan ekonomi nasional setelah 28 tahun reformasi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan mekanisme pasar bebas yang kebablasan.
