JP Radar Kediri- Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) turut disikapi Pemerintah Kota Kediri. Melalui Satgas MBG, pengawasan eksternal semakin diperketat.
Khususnya yang terkait higienitas dan sanitasi. Tak hanya dalam proses pembuatan makanan namun hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Kami merekomendasikan penerapan SOP (standar operasional prosedur, Red) secara disiplin dan konsisten pada setiap tahapan proses,” terang Salim Darmawan, sekretaris Satgas MBG Kota Kediri.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu, pihaknya mengambil langkah dalam merespons isu keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Melalui dinas kesehatan, Satgas melakukan pengawasan eksternal terhadap sejumlah SPPG sampling.
“Pengawasan eksternal pasca-SLHS (sertifikat laik higienis dan sanitasi, Red) dilakukan terhadap 23 SPPG (satuan pelaksana pelayanan gizi, Red) sampling,” ungkapnya.
Dari hasil pengawasan itu, ada sejumlah temuan yang menjadi catatan. Di antaranya, soal higienitas dan sanitasi yang harus diperketat.
Tak hanya dari seluruh proses pengolahan makanan, melainkan juga hingga proses distribusi makanan ke sasaran penerima manfaat.
Selain itu, satgas MBG juga menekankan agar SPPG memperkuat quality control sebelum produk makanan didistribusikan. Hal itu tak lepas dari tujuan menghindari kejadian keracunan makanan seperti di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Selebihnya, SPPG juga diminta segera melaporkan dan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat. Khususnya terkait makanan yang didistribusikan oleh masing-masing dapur tersebut.
Baca Juga: Kepala BGN Mengaku Drop usai Kasus Keracunan MBG yang Bertubi-tubi, Siapa yang Bertanggung Jawab?
“(Satgas merekomendasikan) segera lapor dan tindaklanjuti setiap indikasi makanan tidak layak atau keluhan kesehatan pasca-konsumsi,” tegasnya.
