Update CPNS 2026, BKN Kebut Persiapan dan Matangkan Formasi, Ini Kendalanya!
JP Radar Kediri – Kabar gembira bagi masyarakat yang tengah menantikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama kementerian terkait tengah mengebut persiapan dan mematangkan formasi CPNS tahun 2026.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, persiapan rekrutmen ini membutuhkan koordinasi intensif bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah ini krusial untuk memastikan kuota formasi yang dibuka benar-benar selaras dengan kebutuhan riil instansi pusat maupun daerah.
“Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, dan Pak Menteri Keuangan terus mematangkan (persiapan) bersama pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya,” ujar Zudan saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Baca Juga: Siap-siap! Ini Panduan CPNS 2026: Prediksi Formasi dan Jadwalnya
Fokus Tuntaskan PPPK dan Sekolah Kedinasan
Sebelum jadwal CPNS 2026 resmi diketok palu, Zudan menjelaskan bahwa pemerintah masih harus merampungkan sejumlah agenda rekrutmen yang tengah berjalan. Di antaranya adalah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pemenuhan guru di Sekolah Rakyat, serta formasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, BKN juga tengah menyelesaikan tahapan seleksi untuk sekolah kedinasan yang telah bergulir sejak bulan ini. "Bulan ini kita akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan, seperti IPDN, STAN, sekolah statistik, hingga intelijen. Pengumumannya akan dimulai bulan ini dan terus berlanjut," bebernya.
Perhitungan formasi secara detail mutlak diperlukan. Zudan menyebut, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia saat ini sudah menembus angka 6,7 juta orang. Oleh karena itu, rasio kebutuhan antara CPNS dan PPPK harus dihitung secara presisi.
"Jadi, kita sedang menghitung matang masih perlu PPPK berapa, dan masih perlu CPNS berapa," tambahnya.
Kepala Daerah Diminta Kebut Pengangkatan PPPK
Dalam kesempatan tersebut, BKN juga memberikan atensi khusus kepada jajaran pemerintah daerah. Zudan mendesak para kepala daerah untuk segera menyelesaikan proses pengangkatan tenaga non-ASN (honorer) menjadi PPPK guna memberikan kepastian status mereka.
Penyelesaian status PPPK di daerah ini akan menjadi acuan penting bagi pusat untuk memetakan jabatan mana saja yang masih kosong dan harus diisi oleh PNS melalui seleksi CPNS 2026.
"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa, kemudian PPPK yang belum selesai. Saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat PPPK-nya agar segera diselesaikan," tegas mantan Pj Gubernur Sulbar tersebut.
