JP Radar Kediri - Kebijakan tunjangan hari raya (THR) untuk guru honorer jelang Lebaran atau Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 tengah didorong oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati.
Hal ini karena masih banyaknya guru honorer yang tidak mendapatkan kepastian terkait THR.
Adapun yang melatar belakangi Kurniasih memperjuangkan aturan ini adalah karena menurutnya guru honorer telah mengabdikan diri untuk mendidik generasi bangsa dengan berbagai keterbatasan.
"Karena itu, sudah selayaknya mereka juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam bentuk THR menjelang Hari Raya," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Selama ini, kebijakan THR untuk guru hanya diberikan kepada mereka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sedangkan guru berstatus honorer seringkali bergantung terhadap kebijakan pemerintah daerah, sekolah, maupun yayasan tempat mereka mengajar.
Sehingga ia pun mendorong pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran THR untuk guru honorer berstatus PPPK paruh waktu.
"Sejumlah daerah sudah mulai memberikan perhatian terhadap hal ini. Harapannya, langkah tersebut bisa diikuti oleh daerah lain sehingga semakin banyak guru honorer yang merasakan manfaatnya," ujar Kurniasih.
Kurniasih juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Termasuk terkait THR guru honorer, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran pendidikan.
"Kalau kita ingin pendidikan nasional semakin kuat, maka perhatian terhadap kesejahteraan guru termasuk guru honorer menjadi hal yang penting. THR mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi para guru honorer dan keluarganya, ini sangat berarti,” ujar Kurniasih.
