Dampak Perubahan Desil, Pemerintah Pusat Coret 17 Ribu Peserta BPJS PBI di Kediri Raya
KOTA, JP Radar Kediri- Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai berdampak. Setidaknya bagi belasan ribu warga Kediri raya yang sebelumnya jadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.
Kini mereka tidak lagi bisa merasakan manfaat itu. Sebab, nama mereka telah dicoret oleh Pemerintah Pusat.
Status kartu para peserta BPJS Kesehatan yang dibayari Pemerintah ini pun jadi non-aktif. Berlaku efektif mulai hari ini, Minggu, 1 November.
Meskipun mereka juga masih diberi kesempatan untuk melakukan re-aktivasi bila merasa masih sebagai keluarga tidak mampu.
“Penonaktifan PBI JK kemungkinan karena desilnya di atas desil 5,” terang Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Kediri Tutus Novita Dewi, ketika dikonfirmasi perihal ini.
Baca Juga: Pekan MLT BPJS Ketenagakerjaan Kediri Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kesadaran Perlindungan Pekerja
Menurut Tutus, jumlah warga yang dinonaktifkan PBI JK-nya mencapai 17 ribu lebih. Mereka berasal dari wilayah kota dan kabupaten. Penonaktifan itu merujuk pada surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Pencoretan itu menyasar warga yang kini masuk desil 6-10. Data itu berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN terbaru dari Kemensos.
Artinya, masyarakat yang desilnya berubah menjadi antara 6-10 otomatis akan berubah juga status kepesertaan PBI JK-nya.
Jika dicek di situs cekbansos.kemensos.go.id, peserta yang tercoret dari daftar PBI JK akan mendapat keterangan bahwa sedang memasuki masa tenggang 90 hari kalender sampai dengan 1 November 2026.
Apabila tidak ada perubahan desil, maka akan dihapuskan kepesertaannya.
