Kepala BGN Mengaku Drop usai Kasus Keracunan MBG yang Bertubi-tubi, Siapa yang Bertanggung Jawab?
JP Radar Kediri – Badan Gizi Nasional (BGN) secara terbuka mengaku drop dan terpukul berat lantaran rentetan kasus dugaan keracunan makanan yang mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Cobaan ini datang ketika lembaga tersebut tengah berjibaku membenahi tata kelola program yang sejak awal menjadi sorotan publik.
Kepala BGN, Sudaryono, tidak menampik bahwa insiden keracunan ini menjadi ujian berat di tengah gelombang pembenahan internal yang sedang digarap lembaganya.
Perbaikan tersebut mencakup perombakan sistem, aturan main, teknologi informasi, mekanisme pelaporan, hingga pengawasan ketat di lapangan.
"Tapi kemudian di atas itu semua, tiba-tiba ada kasus keracunan makanan. Kami tentu sangat prihatin dan drop ya. Tapi ini tantangan bagi kami, dan kami pastikan akan berusaha keras," ujar Sudaryono di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (3/9) malam.
Dari hasil evaluasi dan pemetaan internal terhadap berbagai kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah seperti Sidoarjo, Agam, hingga Lasem (Rembang). BGN menemukan fakta mengejutkan, bahwa sekitar 80 hingga 90 persen kasus tersebut murni disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ketidaktaatan terhadap aturan ini umumnya terjadi pada aspek teknis di lapangan, mulai dari proses penyimpanan bahan makanan yang tidak higienis, pengaturan suhu yang tidak sesuai standar, hingga kelalaian dalam memperhatikan batas waktu konsumsi makanan.
"Bagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dari kasus-kasus keracunan yang ada, kalau di-breakdown, 80–90 persen itu terjadi karena tidak taat SOP," tegasnya.
Baca Juga: Keracunan MBG Lagi! 70 Siswa di Jombang Sakit Perut usai Makan Udang yang Beraoma Tak Sedap
Sudaryono mengakui, situasi ini menjadi pukulan telak sekaligus tantangan terbesar bagi BGN. Terlebih, dalam sebulan terakhir, pihaknya sedang gencar-gencarnya merapikan tata kelola lembaga dari berbagai lini.
"Tentu saja kendala terbesar kami adalah di saat kami sedang memperbaiki tata kelola, sistem, peraturan, IT, pelaporan, pengawasan, hingga kedisiplinan kerja yang kami genjot selama sebulan belakangan ini," sambung Sudaryono.
