Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Panggung Teatrikal Pemerintahan

Hilda Nurmala Risani

 


Advertisement

Ilustrasi persoalan yang sedang dipertontonkan ke masyarakat. (Sumber : Meta AI)
Ilustrasi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. (Sumber : Meta AI)

 

KOTA, JP Radar Kediri - Dalam beberapa bulan terakhir, panggung politik Indonesia terasa seperti pementasan teater yang babaknya berganti terlalu cepat. Belum selesai satu adegan, adegan lain sudah muncul. Tiga peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan, pengunduran diri Wakil Presiden, dan seruan Menteri Keuangan soal pajak. Menunjukkan betapa negara ini sedang diuji tiga hal. Yaitu lingkungan, konstitusi, dan fiskal.

Advertisement

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 ini menjadi salah satu yang terburuk dalam catatan sejarah. Pada 7 November 2026, BNPB mencatat masih ada 2.733 hotspot secara nasional, dengan 928 firespot, dan estimasi 1.430 hektare lahan masih belum padam. Papua Selatan menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 396 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 382 hektare yang masih belum padam.

Dampak kesehatannya nyata. Kementerian Kesehatan mencatat 306.309 penduduk di tujuh provinsi paling terdampak menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan terakhir, dan 146.037 kasus di antaranya menimpa anak di bawah 10 tahun.

Advertisement

Lembaga riset CELIOS memproyeksikan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, atau setara 2,69% dari PDB untuk kerugian aset fisik dan aktivitas ekonomi saja.

Belum selesai penanganan kasus tersebut, pada Kamis (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Gibran menjadi wakil presiden terpilih pertama yang mengundurkan diri lebih awal sejak reformasi 1998, setelah dua tahun menjabat dari masa jabatan lima tahun.

Pengunduran diri itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 memutuskan bahwa dokumen yang diajukan Gibran terkait pendidikan luar negerinya tidak memenuhi syarat pemilu. 

Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. MK menyebut tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang menunjukkan dia pernah menyelesaikan SMA.

Advertisement
Editor : Andhika Attar Anindita
Sumber : Radar Kediri

Artikel Terkait

Liputan Khusus Para Pahlawan Lingkungan(2) Ancamannya, Illegal Logging dan Kebakaran 

Liputan Khusus Para Pahlawan Lingkungan(2) Ancamannya, Illegal Logging dan Kebakaran 

Upaya pelestarian sumber air oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah tetap menghadapi kendala. Utamanya, illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran Lereng Gunung Wilis Kembali Terjadi, Begini Kronologinya

Kebakaran Lereng Gunung Wilis Kembali Terjadi, Begini Kronologinya

Camat Mojo Moh Nurul Hasan mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui warga sejak siang. Namun, api diduga terus merembet dari wilayah utara hingga semakin meluas.

Minta Gedung Dewan Kediri Anti Kebakaran, Keselamatan Jadi Perhatian dalam Perencanaan

Minta Gedung Dewan Kediri Anti Kebakaran, Keselamatan Jadi Perhatian dalam Perencanaan

perencanaan gedung baru tidak hanya berfokus pada kebutuhan ruangan untuk menunjang kegiatan kedewanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer