
KOTA, JP Radar Kediri - Dalam beberapa bulan terakhir, panggung politik Indonesia terasa seperti pementasan teater yang babaknya berganti terlalu cepat. Belum selesai satu adegan, adegan lain sudah muncul. Tiga peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan, pengunduran diri Wakil Presiden, dan seruan Menteri Keuangan soal pajak. Menunjukkan betapa negara ini sedang diuji tiga hal. Yaitu lingkungan, konstitusi, dan fiskal.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 ini menjadi salah satu yang terburuk dalam catatan sejarah. Pada 7 November 2026, BNPB mencatat masih ada 2.733 hotspot secara nasional, dengan 928 firespot, dan estimasi 1.430 hektare lahan masih belum padam. Papua Selatan menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 396 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 382 hektare yang masih belum padam.
Dampak kesehatannya nyata. Kementerian Kesehatan mencatat 306.309 penduduk di tujuh provinsi paling terdampak menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan terakhir, dan 146.037 kasus di antaranya menimpa anak di bawah 10 tahun.
Lembaga riset CELIOS memproyeksikan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, atau setara 2,69% dari PDB untuk kerugian aset fisik dan aktivitas ekonomi saja.
Belum selesai penanganan kasus tersebut, pada Kamis (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Jakarta.
Gibran menjadi wakil presiden terpilih pertama yang mengundurkan diri lebih awal sejak reformasi 1998, setelah dua tahun menjabat dari masa jabatan lima tahun.
Pengunduran diri itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026 memutuskan bahwa dokumen yang diajukan Gibran terkait pendidikan luar negerinya tidak memenuhi syarat pemilu.
Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. MK menyebut tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang menunjukkan dia pernah menyelesaikan SMA.




