KEDIRI, JP Radar Kediri - Kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga data pribadi yang bocor karena digunakan sebagai bungkus gorengan belakangan ini memenuhi beranda media sosial rakyat Indonesia. Tentu ini menjadi persoalan serius yang menunjukkan bahwa data pribadi belum sepenuhnya aman dan dilindungi oleh negara.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan serius mengenai keamanan informasi negara dan integritas orang-orang yang mendapatkan akses ke lingkungan kekuasaan. Kasus ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menyentuh kepentingan strategis bangsa.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penyadapan ini dinilai berbahaya karena Presiden bukan hanya individu yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan. Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan mengambil keputusan penting bagi negara.
Komunikasi Presiden dapat memuat informasi sensitif mengenai pertahanan, keamanan, diplomasi, hubungan internasional, ekonomi, hingga kebijakan strategis nasional.
