Bulan-bulan ini musimnya bansos. Bagi karyawan yang bergaji di bawah Rp 3 juta, mereka menerima subsidi senilai Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan. Namun, pemberiannya langsung dilakukan sekali. Artinya, para penerima bantuan subsidi upah (BSU) itu akan mendapatkan Rp 1 juta.
Masih ada lagi adalah bantuan sosial minyak goreng (migor). Kali ini, yang menerima adalah warga yang dianggap miskin. Di Kota Kediri keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai hamper 25 ribu. Setiap keluarga tersebut akan diberi Rp 300 ribu.
Kita tentu menyambut baik semua bansos tersebut. Satu sisi menunjukkan kepedulian pemerintah, meskipun itu sudah sepatutnya dilakukan. Toh, uang yang digunakan adalah uang rakyat. Yang diambil dari berbagai pajak yang telah kita bayarkan.
Apalagi, khusus bansos migor, skema memberi langsung ke KPM memang yang paling masuk akal. Dibandingkan dengan upaya memberi subsidi pada pengusaha agar menurunkan harga jualnya. Yang ternyata berujung pada kisruh yang justru merugikan rakyat kecil.
Namun, yang patut dicermati adalah penggunaan dana bansos itu oleh masyarakat. Ada baiknya KPM diwanti-wanti agar memanfaatkan uang pemberian itu dengan benar. Yaitu menggunakan untuk kebutuhan yang tepat. Kalau mendapatkan bansos migor, berarti yang paling utama adalah diperuntukkan membeli minyak goreng. Atau, kalaupun terpaksa, digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang lain. Meskipun, untuk kebutuhan pokok yang lain sebenarnya sudah diberi melalui jenis bansos berbeda. Seperti bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang akhirnya dirupakan tunai tersebut.
Pengawasan yang dilakukan memang tak harus secara fisik. Artinya, ada upaya mengarahkan warga agar memanfaatkan dengan benar uang bantuan. Jangan sampai mereka justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang bukan primer. Seperti, digunakan untuk membeli handphone atau yang sejenisnya.
Sebab, sudah jamak terjadi, masyarakat kita sering memanfaatkan bantuan sosial tak sesuai peruntukannya. Misal, bantuan tunai Rp 600 ribu yang diterima beberapa waktu lalu banyak yang dimanfaatkan untuk membeli benda-benda elektronik. Sebab, ketika bansos sebanyak itu kemudian penerimaannya dirapel hingga tiga kali, berarti para KPM dalam sekali penerimaan bisa mendapatkan Rp 1,8 juta. Nah, para penerima manfaat sering tergiur untuk menggunakan uang itu untuk membeli, misalnya, HP.
Apalagi, sudah menjadi rahasia umum, banyak yang mempertanyakan ketepatan penerima manfaat. Seringkali yang terlihat, saat antrean pengambilan bansos, kendaraan yang mengantre justru kendaraan keluaran terbaru. Yang menurut kita, sebenarnya mereka sudah tidak layak lagi mendapat bantuan.
Mungkin, untuk berbaik sangka, anggaplah kendaraan-kendaraan yang mengantre itu milk kerabat atau tetangga yang mengantar para KPM. Nah, karena itulah, seharusnya pemerintah juga ikut berperan untuk mengawasi agar uang yang diberikan tersebut benar-benar sesua peruntukannya. Soal bagaimana mekanismenya, itu yang perlu segera dirumuskan. (*)
