
Kasihan bocah perempuan asal Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ini. Umurnya baru 12 tahun. Dia menjadi korban pencabulan. Pelakunya, ayah kandungnya sendiri. Juga beberapa orang tetangganya. Sungguh biadab. Kini kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Kediri.
Saya termasuk yang meyakini, bahwa kasus pencabulan atau kekerasan seksual pada anak, itu seperti fenomena gunung es. Yang muncul ke permukaan (lapor ke polisi) jauh lebih sedikit ketimbang yang tidak muncul ke permukaan (tidak lapor polisi).
Mengapa bisa demikian? Pertama, karena kasus kekerasan seksual pada anak, kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Mulai dari anggota keluarga, hingga tetangga-tetangga dekatnya. Dengan demikian, ini akan menjadi dilema bagi keluarga korban. Mau dilaporkan ke polisi, para pelakunya adalah keluarga terdekat. Apalagi ditambah dengan adanya kesan di masyarakat awam, kalau lapor ke polisi, maka urusannya akan bertambah panjang.
Kedua, jika ada keluarga yang anak perempuannya mengalami kekerasan seksual, maka ini dianggap sebagai aib. Karena aib, maka harus ditutupi, atau dirahasiakan. Sehingga kasusnya tidak dilaporkan.
Nah, terhadap yang demikian, apakah pemerintah sudah memikirkan cara mencegahnya atau cara mengatasinya? Bagaimana jika kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di daerah pedalaman? Jangankan di pedalaman. Di perkotaan saja, atau di daerah yang cukup padat penduduknya, kasus kekerasan seksual pada anak sering terjadi dan eskalasi kasusnya meningkat setiap tahun.
Lihat saja kasusnya yang terdeteksi ini. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus. Sebanyak 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Data ini meningkat dua kali lipatnya dibandingkan dengan data KPAI pada tahun sebelumnya. Pada 2020, sebanyak 419 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi di Indonesia. Dikutip dari BBC (2014), badan dunia PBB yang menangani masalah anak (UNICEF) pernah melaporkan bahwa 120 juta anak di dunia menjadi korban kekerasan seksual. Dan ironisnya, kebanyakan korban masih takut melapor.
Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Makanya, negara (sebenarnya) wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Indonesia adalah negara yang termasuk sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ratifikasi ini dilakukan melalui Keppres 36/1990. Lalu, Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak melalui UU No 10 tahun 2012. Kedua konvensi internasional itu memandatkan Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan pemulihan serta rehabilitasi terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Indonesia (sebenarnya) juga diminta melaporkan atas upaya sungguh-sungguh yang sudah dilaksanakan dalam melindungi anak-anak dari berbagai bahaya tersebut.
Tapi, apakah pemerintah sudah bersungguh-sungguh melaksanakan dua konvensi perlindungan terhadap anak itu? Apakah hukum atau peraturan yang berlaku saat ini, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sudah sangat efektif dalam menanggulangi masalah-masalah terkait dengan perlindungan anak? Mengapa kasus kekerasan terhadap anak, malah semakin tinggi angkanya setiap tahun?
Di sini lah, pentingnya negara hadir. Negara, dalam hal ini mulai dari pusat hingga daerah, harus mampu membuat kebijakan yang kongkret dalam mengeliminasi masalah kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Ketika negara gagal dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak, ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pembiaran (omission) yang dilakukan oleh negara.
Yang jelas, persoalan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, bukan lah kasus kriminal murni. Di dalamnya ada aspek sosial, biologis, dan psikologis. Polisi, sebagai gerbang untuk mendeteksi dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak, mulai dari tingkat pusat hingga Polsek, harus bisa meyakinkan masyarakat, bahwa melapor ke polisi itu untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk nambahi masalah. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)



