
Dua tahun sudah kita dikungkung pandemi Covid-19. Terlepas dari pro dan kontra yang menyertai, penetapan hidup dengan segala pembatasannya itu memiliki pengaruh sangat kuat. Baik dari sisi psikis, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan.
Bagaimana pandemi memporak-porandakan kultur dan kebiasaan kita dalam berinteraksi. Dari mayarakat timur yang penuh keakraban dan kedekatan menjadi harus menjaga jarak sebagai karakter individualis.
Pandemi juga merusak fondasi ekonomi mayarakat kita. Apalagi di masa-masa awal. Ketika dengan ganasnya badai pandemi ini mengkorosi sendi-sendi penopang semua bisnis. Pemecatan banyak terjadi. Demikian pula kebangkrutan terus menghiasi.
Kini, ketika bayang-bayang Omicron dan beberapa turunannya masih berlangsung, situasi secara bertahap mulai ‘pulih’. Mungkin, acuan pemerintah soal level PPKM memang belum mendukung, toh, aktivitas masyarakat mulai menormalkan diri lagi. Mereka sudah tak begitu peduli dengan semua isu terkait korona. Yang terlihat adalah semuanya berusaha hidup normal lagi.
Pemikiran dan sikap masyarakat seperti itu tak sepenuhnya salah. Apalagi, pemerintah pun terasa mulai jenuh pula. Langkah-langkah menuju endemic situation mulai digulirkan. Seperti negara-negara lain.
Sikap masyarakat yang mulai cuek itu harus disikapi oleh pemerintah daerah. Tak perlu dengan upaya pengetatan lagi yang bisa jadi akan kontraproduktif. Namun, dengan menata aturan-aturan dasar. Tetap mengondisikan semua hidup sehat di tengah berbagai aktivitas adalah salah satunya.
Perlu juga pemerintah daerah menyikapi regulasi yang telah dimulai pusat. Agar geliat ekonomi kembali terjadi. Yang bisa merangkai dengan kembali normalnya sendi-sendi pendapatan warga. Karena bagaimanapun, urusan perut akan menjadi faktor besar pada tata kehidupan warga. Bila soal dapur itu tetap terjamin, semua regulasi dan aturan pun akan berjalan sesuai keinginan.(*)



