Dalam beberapa minggu belakangan, koran ini memberitakan dua kasus korupsi. Pertama, yang terjadi di Nganjuk, melibatkan Bupati (non aktif) Novi Rahman Hidhayat. Pada sidang 6 Januari lalu, hakim memvonis Novi tujuh tahun penjara. Dan dia berniat akan mengajukan banding, karena merasa tidak bersalah.
Kedua, kasus korupsi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Kediri yang melibatkan eks kepala dinas sosial. Kasus ini masih dalam tahapan penyidikan dan penggeledahan di rumah para tersangka.
Berita korupsi seperti tak pernah ada habisnya. Dan bagi pejabat, rasanya kok tidak ada kapok-kapoknya. Para pejabat yang terlibat korupsi seakan seperti deret hitung. Seakan dibikin urut. Dan seakan antara pejabat yang satu dengan lainnya, tak mau kalah. Berlomba-lomba untuk berkorupsi ria.
Di Nganjuk, kondisinya sangat ironis. Para bupatinya, terhitung sejak 1993, semua terlibat kasus korupsi. Kecuali di era Bupati Ir Siti Nurhayati (2003-2008). Bupati Soetrisno Rachmadi (1993-2003) tersangkut kasus korupsi, dan sempat kabur menjadi buron selama 4 tahun, hingga akhirnya berhasil ditangkap pada 2014.
Selanjutnya, Bupati Taufiqurahman (2008 – 2018) yang kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK. Dan yang terakhir adalah Bupati Novi (2018 – 2023) yang juga tertangkap oleh KPK.
Kasihan warga Nganjuk. Bisa jadi, gara-gara para bupatinya terlibat korupsi, kondisi Nganjuk saat ini tampak begitu-begitu saja. Sekilas, ketika saya berkeliling di kota Angin itu, seperti tak ada geliat pembangunannya yang tampak moncer.
Dan saat ini, Nganjuk dipimpin oleh Plt (pelaksana tugas), yang punya kewenangan terbatas. Dengan kewenangan yang terbatas itu, pasti lah ada keterbatasan dalam membuat kebijakan. Dan ini sedikit-banyak menghambat pembangunan.
Korupsi adalah penyakit. Dan korupsi adalah kejahatan. Yang dampaknya sangatlah destruktif. Jika kini tak ada pejabat yang kapok untuk berkorupsi, jangan-jangan karena perangkat hukumnya yang lembek alias kurang greng? Padahal sudah ada KPK yang dijuluki lembaga superbody. Yang belum ada: hukuman mati untuk koruptor.
Apakah karena tak ada hukuman mati untuk koruptor, sehingga membuat kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat masih tetap marak? Lihat saja data mutakhir ini. Sejak 2004 hingga 2021, KPK telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi. Berarti, jika dirata-rata, terdapat sekitar 70 kasus tindak pidana korupsi per tahun. Dan dari jumlah itu, tercatat jenis perkara yang terbanyak adalah penyuapan (775 kasus).
Masalahnya, dalam dunia birokrasi yang sudah sedemikian salah kaprahnya, tindakan penyuapan sering dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Karena dianggap kebiasaan, maka para pelakunya pun menganggap bukan sebuah kesalahan atau kejahatan.
Teman saya yang seorang kontraktor, menceritakan bagaimana dia sudah biasa “memberi uang” kepada oknum pejabat, baik di eksekutif maupun di legislatif, demi meloloskan pos belanja pada dinas tertentu di APBD, di mana teman saya tadi adalah calon penggarap proyek dari dinas tersebut. Dan ini dianggap “biasa” oleh teman saya. “Kalau nggak kasih (uang), ya kita nggak dapat proyeknya,” katanya.
Seperti inilah yang terjadi. Kawan-kawan saya pengusaha yang kebanyakan proyeknya ada di pemerintahan, menganggap reformasi birokrasi dengan spiritnya anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), masih “jauh panggang dari api”. Kata mereka, masih ada para pejabat, wabil khusus kepala daerahnya, yang masih suka bermain di pencitraan. Dibikin pencitraan seakan-akan anti KKN, tapi fakta di lapangan bertolak belakang. Dibikin sistem tender proyek seakan-akan transparan, seperti digencarkan e-commerce yang katanya bisa meminimalisasi dan mencegah KKN, tapi, kenyataannya, “praktik suap-menyuap” masih saja terjadi.
Maka, sebetulnya menjadi kepala daerah di era kini banyak “ranjau-ranjau” korupsinya. Begitu kena “ranjau”, urusannya kalau tidak dengan kepolisian, kejaksaan, ya KPK. Sehingga, tantangan terbesar seorang kepala daerah di era kini adalah “bagaimana agar bisa khusnul khotimah dalam mengakhiri masa jabatannya”. Dengan nada guyon, kawan saya nyeletuk: “Sekarang ini yang ditakuti kepala daerah ada tiga huruf. PKK sama KPK,”. Wkwkwkwk….(kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
