Ternyata ini (salah satu) “jurus” yang membuat Abdullah Abu Bakar menang dalam pilkada di Kota Kediri, sehingga menjabat wali kota hingga dua periode (sejak 2013). “Jurus” itu adalah Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat).
Dengan “Jurus Prodamas”, Abu yang waktu itu menjadi wakil wali kota berhasil mengalahkan incumbent. Dan dengan “jurus” itu, Abu mampu menjebol batas-batas ideologis aliran agama maupun ideologis politik, di mana pada saat itu dia bukan berangkat dari yang mayoritas.
“Kok bisa mendapat ide Prodamas, bagaimana ceritanya?” ini pertanyaan saya ketika bertemu dan ngobrol gayeng dengan Wali Kota Kediri Abu Bakar di ruang kerjanya belum lama ini. Diceritakan, ternyata ide itu berawal dari pengamatannya saat melihat dan mengikuti musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). “Ada banyak perencanaan pembangunan yang diusulkan mulai dari RT, lalu naik ke kelurahan, sampai ke pemkot, tapi tak semua usulan bisa dipenuhi. Dari sini, lantas muncul ide, bagaimana agar RT menjadi pengusul, penentu, sekaligus pelaksana untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan di masing-masing wilayahnya, dengan cara langsung diberikan anggaran ke setiap RT.”
Maka, dijadikanlah ide itu untuk menjadi “jurus” Abu Bakar dalam berkontestasi di Pilkada Kota Kediri 2013. Saat itu Abu bakar turun ke setiap RT, dan membuat kontrak politik dengan ketua RT, berjanji akan mengucurkan anggaran ke setiap RT jika dia menang dan menjadi wali Kota Kediri. Alhasil, “jurus” ini terbukti cukup ampuh. Dari tujuh pasangan yang berlaga di Pilkada Kota Kediri itu, termasuk ada pasangan incumbent, Abu Bakar akhirnya berhasil menang.
Begitu dilantik menjadi wali Kota Kediri, Abu Bakar pun memenuhi janjinya. “Jurus” saat kampanye itu lantas dijadikan sebagai salah satu program unggulan dalam pemerintahannya: Prodamas. Melalui program ini, setiap RT dari total 1.447 RT yang ada di Kota Kediri diberikan anggaran Rp 50 juta per tahun. Butuh waktu sekitar satu tahun untuk mewujudkan program ini. Yakni mempersiapkan mulai dari perencanaan program, penerbitan payung hukum (perwali), hingga pembentukan tim pengawas. Dan secara resmi program ini mulai digulirkan pada 2015.
Dan “jurus prodamas” kembali menjadi andalan Abu Bakar ketika berlaga kembali di pilkada Kota Kediri 2018. Bisa jadi, berkat prodamas yang digulirkan sejak 2015 itu, dan masyarakat benar-benar merasakan dampak dan hasilnya, sehingga membuat Abu Bakar kembali memenangi pilkada Kota Kediri dengan perolehan suara lebih dari 50 persen, mengalahkan dua pasangan lainnya.
Di periode kedua pemerintahannya, Abu Bakar menaikkan anggaran prodamas. Dari Rp 50 juta per tahun per RT, menjadi Rp 100 juta per tahun, per RT.
Secara umum, tujuan dari Prodamas adalah mengurangi peran Pemkot Kediri, dan menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat RT. Dengan komposisi penggunaan anggaran 60 persen untuk pembangunan fisik-infrastruktur, dan 40 persen untuk pembangunan di bidang ekonomi-sosial.
Dalam perkembangannya, setelah bertahun-tahun diterapkan, Prodamas membuahkan hasil positif bagi kinerja Pemkot Kediri. Salah satunya, pada Januari 2018, meraih anugerah dalam hal akuntabilitas kinerja yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Selain itu, Abu Bakar juga menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari MenPAN-RB. Penghargaan ini waktu itu merupakan lompatan besar bagi Pemkot Kediri, karena mampu meningkatkan predikat CC menjadi predikat B dalam akuntabilitas kinerjanya (Nugroho, 2018).
Berkat Prodamas, Abu Bakar juga beberapa kali diundang di daerah-daerah lain untuk diminta sharing pengalamannya terkait pelaksanaan Prodamas. Juga cukup banyak daerah-daerah lain yang studi banding ke Kota Kediri, untuk belajar tentang Prodamas. Selain itu, Prodamas juga telah banyak diteliti oleh kalangan akademis. Sudah ada sejumlah master atau pun magister, bahkan doktor yang lahir dari Prodamas. Karena mereka meneliti tentang Prodamas untuk tesis atau pun disertasinya.
Sejauh yang saya lihat di daerah-daerah lain, Prodamas menurut saya adalah ide orisinal-nya Kota Kediri. Kota Kediri-lah yang mengawali, setiap RT diberikan dana hibah untuk pemberdayaan dan pembangunan, mulai Rp 50 juta per tahun hingga Rp 100 juta per tahun.
Dalam konteks politik-pemerintahan, inilah yang disebut dengan penerapan “politik distributif”. Yakni suatu strategi politik yang melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Yang berpeluang besar untuk bisa melaksanakan ini adalah pihak eksekutif.
Dan “politik distributif” ini bisa dipandang dari dua sudut. Dari sudut pandang penguasa, ini bisa dijadikan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan warga. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, ini adalah sarana untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya. Sebab, warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya.
Akhirnya, tiada program yang sempurna. Tentu ada sisi-sisi kekurangan dan kelemahan dari Prodamas. Sempat ada yang menyebut, salah satu sisi kelemahan adalah terkait kontrol dan pengawasan dalam penggunaan anggaran. Ada juga yang menyoroti masih adanya ketua RT yang belum memahami secara utuh Prodamas. Dan masih ada juga oknum Ketua RT yang tidak amanah. Bikin program fiktif, padahal anggarannya nyata. Semoga Mas Wali Kota terus berupaya menyempurnakan Prodamas. Dan semoga program ini semakin terorkestrasi dengan baik, mengarah pada satu tujuan Kota Kediri yang harmoni, dan semakin mengukuhkan Kota Kediri sebagai “Service City”. Jadi, selain terkenal dengan tahu-nya. Kota Kediri juga terkenal dengan “Prodamas”-nya. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
