
Perdebatannya adalah menjadi warga negara yang baik atau tidak. Tapi masalah lalu muncul karena yang dikulik soal aturan. Ada yang berpendapat, pemerintahlah yang salah dan terlampau lebay karena tiba-tiba menerapkan aturan yang ‘memaksa’ warganya menyerahkan data pribadi untuk mengaktifkan nomor selulernya. Tapi ada pula pendapat bahwa proses itu adalah kewajiban, yang semata-mata demi kepentingan melindungi warga negara dari carut marut zaman.
Lalu bagaimana kita bersikap? Tentu akan lebih baik jika melihat aturannya. Apa saja yang diatur dan bagaimana penerapannya? Tapi sebagai awam – saya setidaknya – akan kesulitan untuk menelaah aturan secara komprehensif dari sisi hukum. Perlu para ahli hukum untuk mendapatkan tafsir paling sahih. Meski, bagaimanapun juga kita tetap perlu membaca.
Salah satunya membaca soal seberapa cepat peraturan berubah. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang berisi tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Jika sebelumnya memerlukan waktu 11 tahun untuk diganti, dari Permenkominfo 23/2005 menjadi Permenkominfo 12/2016. Kini, perubahannya lebih cepat.
Permenkominfo terakhir ini diubah sebagian, sekitar setahun berselang menjadi Permenkominfo 14/2017. Sebelum sekitar 1,5 bulan kemudian diubah lagi dalam Permenkominfo 21/2017. Dalam perubahan teranyar ini, alasan terkuatnya adalah penghapusan klausa ‘nama ibu kandung’ sebagai syarat registrasi.
Terlepas dari sikap tanggap kementerian terkait atas kritik dan koreksi, cepatnya perubahan ini bisa membuktikan dua hal. Yang pertama, bahwa aturan ini tidak sempurna dan masih bisa dikoreksi dengan alasan serta dorongan yang kuat dari masyarakat. Sementara yang kedua adalah berkaitan dengan konsistensi peraturan menteri (permen), yang bisa jadi belum terlalu kuat untuk menopang kebijakan sepenting ini.
Mengapa penting? Lagi-lagi, kita sebagai objek aturan itu bisa berdebat lagi. Tapi dengan realita bahwa mayoritas penduduk kita menggunakan telepon seluler (ponsel) sebagai alat komunikasi, maka kebijakan registrasi subscriber identity module card (SIM card) agar bisa aktif untuk yang baru dan bisa terus aktif untuk yang lama, tentu jadi kebutuhan utama. Ada yang bilang primer, ada yang sekunder. Tapi jelas, dengan sekitar 300 juta pemakai seluler prabayar di negeri ini, kebijakan terkait hal ini sangat berdampak luas.
Masalahnya, lagi-lagi dalam Permenkominfo 21/2017 yang merupakan perubahan kedua Permenkominfo 12/2016 ini, ada aturan yang rasanya belum memenuhi rasa keadilan. Di samping dihapusnya klausa ‘nama ibu kandung’ yang jika jadi persyaratan akan sangat rawan diselewengkan, ada aturan lain yang penting tapi tampaknya kurang mendapat perhatian. Hal itu terkait aturan dalam pasal 17 yang memuat mengenai persyaratan sertifikasi ISO 27001, yang menjadi syarat minimal untuk menjamin keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan.
Di tahun 2016, dalam ini Permenkominfo ‘induk’, disebutkan bahwa persyaratan sertifikasi ini wajib dipenuhi paling lambat 18 bulan sejak peraturan itu berlaku. Diundangkan pada awal Agustus 2016, artinya pada Februari 2018, harusnya semua penyelenggara jasa telekomunikasi atau yang biasa disebut operator seluler, wajib memenuhinya. Tapi di aturan yang baru, tanggalnya ditetapkan 31 Agustus 2018.
Oke, di satu sisi kita bisa tahu itu untuk memberikan rentang kesempatan bagi operator yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut. Tapi di sisi lain, dimundurkannya batas waktu itu terlihat kontras dengan batas akhir registrasi bagi pelanggan, yakni 28 Februari 2018.
Bukankah lebih baik jika operator seluler diminta memenuhi sertifikasi ISO 27001 lebih dulu, sebelum kemudian meminta konsumen menyerahkan data-data pribadinya?
Lantas, bagaimana dengan risiko selama enam bulan ini? Apakah pemerintah akan menjamin keamanan informasi dalam pengelolaan data informasi, di mana kita akan menyetorkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK)? Tentu Anda punya jawaban dan penilaian masing-masing.
Sebuah kebijakan aturan tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Makanya tak heran, banyak perdebatan mengenai digulirkannya aturan ini. Di satu sisi, registrasi dengan dua nomor penting ini, yakni NIK dan NKK, memang diiringi tujuan yang positif. Ada yang mengaitkannya dengan isu terorisme. Bagaimana mencegah jaringan ‘tukang bom' berkembang melalui nomor ponsel antah berantah yang sulit terlacak. Ada pula yang bicara soal menghentikan penipuan berbasis dalam jaringan (daring/online), yang tentu saja menggunakan SIM card sebagai elemen dasarnya. Juga terkait kontrol pada berita hoax, situs porno, malware, dan sebagainya.
Tapi di sisi yang lain, registrasi ini bisa menimbulkan masalah. Atau, dalam ranah tertentu akan menguntungkan golongan/pihak-pihak yang berkuasa. Bayangkan saja, kita mempercayakan data penting berupa NIK dan NKK kepada pemerintah melalui operator swasta, yang mayoritas dikuasai asing. Yang benar saja.
Sebut saja Telkomsel dan Indosat yang berdasarkan laporan data keuangan per 2016 lalu, masing-masing memiliki157,4 juta dan 80,5 juta pelanggan di Indonesia. Nyaris 80 persen dari total pengguna seluler prabayar. Belum lagi Tri, XL, dan Smartfren yang juga punya pelanggan cukup besar. Dan semua tahu, di Telkomsel, selain saham yang dimiliki Telkom, ada pula saham SingTel, sebuah perusahaan telekomunikasi asal Singapura. Juga ada Indosat yang dikuasai Qtel/Ooredoo asal Qatar, dan seterusnya.
Bagi awam, mungkin "setoran" nomor ini dianggap biasa saja. Tetapi bayangkan jika nomor ini disinkronkan dengan nomor telepon Anda, sinyal ponsel yang selalu aktif ke mana pun Anda pergi, alamat email di ponsel Anda, hingga situs apa saja yang Anda buka, siapa saja yang Anda hubungi, apa saja yang Anda kerjakan, dan lain sebagainya. Semua aktivitas Anda terpantau dan tercatat detail.
Jika Anda pernah menonton film ‘Snowden’ yang berasal dari kisah nyata Edward Joseph Snowden (mantan pegawai CIA dan NSA), kontrol pemerintah melalui database elektronik warga negara, bukanlah hal baru. Bahkan bukan cuma mencegah atau mengungkap terorisme, tetapi kekuatan data semacam ini juga bisa dipakai 'menciptakan' teroris abal-abal. Juga hal-hal jahat lainnya. Itulah yang membuat Snowden 'berkhianat' dan membeberkan informasi soal program dan peralatan canggih pemerintahannya, yang dianggapnya sudah keterlaluan.
Semoga pemerintahan negeri ini selalu memikirkan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Dengan segala kebijakan dan aturan yang baik. Kalau tidak, wah...wah...berbahaya. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)



