Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menguatkan Jargon

a
Penulis: adi nugroho❯
menguatkan-jargon
menguatkan-jargon


Tak sampai dua bulan lagi kita masuk ke tahun politik. Ya, 2018 adalah tahun politik. Pertama, karena tahun itu menjadi tahun pemanasan menuju pemilu 2019 untuk memilih presiden sekaligus anggota legislatif. Kedua, karena kita yang di Kediri dan sekitarnya punya sejumlah event pemilihan kepala daerah (pilkada) sekaligus. Yaitu, pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, pemilihan wali kota (pilwali) di Kediri, serta pemilihan bupati (pilbup) di Nganjuk dan Tulungagung.


Menjelang tahun tersebut, kontestasi politik semakin menghangat. Bukan hanya untuk pilpres yang ‘hawa panas’-nya terasa masih terus ‘dijaga’ sejak pilgub Jakarta lalu. Akan tetapi, bahkan terutama, juga event pilkada di wilayah ini. Masing-masing sudah memunculkan kandidatnya. Semakin ke sini, semakin mengerucut kontestasi tersebut. Siapa, akan dan harus melawan siapa. Ada proses politik yang akan menentukannya.


Setiap kandidat juga mengusung jargonnya sendiri. Ada yang bisa merumuskannya dalam kalimat yang mudah dicerna, ada pula yang tertatih-tatih untuk menyusun kata-kata yang mewakili cita-cita pencalonannya. Meski, pada umumnya, jargon adalah kalimat melangit yang pada akhirnya seringkali dianggap biasa oleh warga yang punya hak suara. Mereka tidak menjatuhkan pilihannya berdasar jargon yang diusung para kandidat. Padahal, jargon itulah yang menjadi cermin dari visi dan misi yang hendak diwujudkan kandidat kelak jika terpilih.


Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Salah satu tudingannya adalah soal money politics. Tiga detik di bilik coblosan menjadi penentu seorang pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Namun, tiga detik itu sangat dipengaruhi oleh apa hal terakhir yang paling diingat olehnya. Itulah mengapa lantas muncul istilah ‘serangan fajar’ setiap kali ada event pemilihan umum: pilpres, pilleg, pilgub, pilwali/pilbup –bahkan pilkades. Kemudian, dilanjutkan dengan aksi para pembisik di dekat tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengingatkan tentang siapa yang harus dipilihnya: “Ojo lali, coblos iki lo ya?”


Cuma, benarkah money politics menjadi satu-satunya faktor tidak efektifnya jargon –sehingga kandidat pun sering kurang serius untuk membuatnya dan lebih memikirkan efektivitas serangan fajarnya? Lantas, jika benar, apakah maraknya money politics itu semata karena ‘kesalahan’ warga yang masih mengharapkannya tanpa peduli jargon yang diusung kandidat?


Pemilu di Indonesia memang berbiaya tinggi. Problem terjadi hampir merata. Bukan hanya regulasi tentang sistem proporsional terbuka yang sering dituding menjadi penyebab dan penyuburnya. Akan tetapi, juga proses politik di partai yang sering mengharuskan adanya downpayment dalam kontestasi. Ditambah lagi warga yang tak mau memilih jika tak ada amplopnya, lengkap sudah persoalannya. Ini yang membuat banyak orang menjadi alergi terhadap politik. Padahal, segala keputusan penting di negeri ini harus melalui proses politik. Politik, tidak mungkin untuk ditinggalkan.


Namun, tentang money politics, saya tak punya keyakinan bahwa itu merupakan watak asli pemilih kita. Bukan pula karena dorongan kebutuhan atau keinginan mereka. Sebab, pemilu 1955 dan 1999 sudah membuktikannya. Bahwa mereka tak perlu dipaksa atau disuap untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).


Ini tentu bukan semata karena sistem proporsional tertutup yang tak memungkinkan calon untuk jor-joran uang. Akan tetapi, karena ada harapan yang menggerakkan mereka untuk datang. Secara sukarela. Berbeda dengan masa Orba yang harus ditakut-takuti jika tak datang.


Dalam pilkades pun, dulu, warga tak perlu disuap untuk menentukan pilihannya. Asalkan ada sosok yang mampu menjamin keamanan dan ketenteraman desa, dialah yang akan diangkat sebagai kepala desa. Karena itu, ilmu kanuragan menjadi salah satu prasyarat yang menentukan. Koran ini pernah menurunkan serial tulisannya.


Money politics yang marak dalam pemilu kini, saya sering menyebutnya dalam beberapa tulisan, merupakan ‘pembalasan’ warga atas perilaku elite politiknya. Terutama setelah 1999. Mereka merasa tersakiti setelah sebelumnya memberikan suara secara gratisan. Karena itu, sebagai pembalasan, harus ada panjar yang dibayar di depan. Atas hal ini, elite politik terpilih yang tak rela atas tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan, kembali membalasnya.


Maka, terjadilah spiral balas dendam hingga sekarang. Yang, kemudian, dianggap sebagai sebuah kelaziman. Bahwa dalam setiap kontestasi, harus ada uang yang dikeluarkan untuk pemilih. Bahkan, ada yang kemudian mengusulkan agar biaya untuk pemilih itu dilembagakan dalam peraturan.


Kelaziman itulah yang perlu dibongkar. Sebab, itu merupakan salah kaprah. Salah satunya, lewat pendidikan politik. Bukan sekadar pendidikan pemilih. Cuma, banyak yang masih memandang pendidikan politik itu dalam kacamata formalitas. Bahwa hal ini menjadi kewajiban partai politik. Sekalipun, yang formal itu juga belum terpenuhi. Partai politik hampir tidak pernah melakukannya. Sementara, komponen lain merasa itu bukan kewajibannya.


Padahal, dengan pendidikan politik yang benar, kesadaran politik bisa dibangun. Money politics bisa ditekan. Sebab, itu bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Jika kekuatan uang bisa ditekan, jargon kandidat tak akan lagi sekadar kata-kata tanpa makna. Melainkan, bisa menjadi mantra yang menggerakkan. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)


 


 


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ketika Politik Jadi Panglima

Ketika Politik Jadi Panglima

Pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus mundurnya Gibran RakabumingRaka dari jabatan Wakil Presiden? Anda bebas untuk mengambil dari sudutpandang apa saja. Tapi,

Mereka Yang Panen Prestasi di School Contest XVIII GenZverse (5): Percaya Diri karena Sering Gagal

Mereka Yang Panen Prestasi di School Contest XVIII GenZverse (5): Percaya Diri karena Sering Gagal

Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya bisa jadi loncatan menuju kemenangan besar. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh Satria Putra Pratamawira.

Dinkes Kota Kediri Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lewat Posyandu Melati Tosaren

Dinkes Kota Kediri Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Lewat Posyandu Melati Tosaren

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer