
Pertanyaan itu langsung tebersit di benak saya setelah Bupati nonaktif Taufiqurrahman terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu (25/10) lalu. Mengapa orang masih tertarik maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah melihat ending tragis yang menimpa bupati dua periode itu.
Sejauh ini, setidaknya sudah ada satu pasangan yang dipastikan mendapat tiket untuk maju dalam pilkada 2018 nanti. Yaitu, pasangan Novi Rahman Hidayat dan Marhaen Djumadi yang mendapat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selebihnya, masih ada beberapa kandidat yang berebut rekomendasi dari sejumlah partai. Termasuk mengintip rekom Partai Golkar. Ini setelah partai beringin mengeluarkan pernyataan akan mengevaluasi rekomendasi mereka yang diberikan kepada Ita Triwibawati.
Peluang beberapa kandidat bakal calon bupati (bacabup), sebut saja Muhammad Suryo Alam, mantan Bupati Siti Nurhayati (Hanung), Desy Natalia Widya dan beberapa kandidat yang mengikuti penjaringan di sejumlah partai politik (parpol), semakin terbuka. Sebab, pasca-kasus OTT yang membelit suaminya, kecil kemungkinan Ita akan melanjutkan pencalonannya.
Jika nanti Ita Triwibawati benar-benar memutuskan mundur dari pencalonan, bukan berarti persaingan kandidat untuk merebut dukungan warga Nganjuk tidak berjalan sengit. Peluang para kandidat, termasuk Novi Rahman Hidayat, M Suryo Alam dan Hanung untuk menduduki kursi bupati sama-sama besar.
Selama ini Ita direpresentasikan sebagai kubu incumbent. Sedangkan tiga bacabup lainnya sama sekali dari luar. Termasuk Hanung yang pernah menjabat sebagai bupati. Setidaknya, saat ini Hanung tidak bisa memanfaatkan sumberdaya di Pemkab Nganjuk untuk pencalonannya.
Apa latar belakang tiga bacabup itu? Dari ketiganya, hanya Suryo Alam yang merupakan kader partai. Ironisnya, pengurus DPP Golkar itu justru tidak mendapat rekomendasi dari partainya. Selain politisi dari Golkar, Suryo lebih dikenal sebagai akuntan dan pengusaha.
Bagaimana dengan Novi Rahman Hidayat? Pengusaha muda yang juga putra H Imam Mukhayat Syah ini sudah terjun ke dunia bisnis sejak muda. Selain menangani bisnis properti dan bisnis di bidang keuangan, dia juga dipercaya mengurus sayap bisnis PT Tunas Jaya Abadi Grup lainnya.
Sedangkan Hanung yang pernah menjabat bupati Nganjuk, sebelumnya dikenal sebagai dosen salah satu kampus di Surabaya. Keberhasilan Hanung menduduki kursi Nganjuk 1 kala itu, tentu saja jadi bukti jika dia bukan perempuan sembarangan.
Secara ekonomi, ketiga kandidat bacabup bisa disebut memiliki modal yang berlimpah. Jika Hanung disebut-sebut tak memiliki amunisi yang cukup besar, setidaknya dia akan disokong Bimantoro Wiyono, putra Sareh Wiyono, anggota DPR RI yang juga memiliki sejumlah bisnis.
Sekali lagi, secara ekonomi ketiganya sangat berkecukupan. Bahkan berlebih. Lalu, kenapa mereka masih ingin jadi bupati? Saya memang belum pernah menanyakan secara langsung kepada tiga orang itu.
Tetapi, membaca pernyataan mereka dalam sejumlah forum, ketiganya sama-sama mengusung semangat perubahan. Sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan bagi warga Nganjuk. Sama-sama ingin berbuat baik untuk Kota Angin.
Apa yang mereka dapatkan dengan menjadi bupati Nganjuk? Menilik APBD 2017, anggaran untuk bupati dan wakil bupati kurang dari Rp 700 juta dalam setahun. Itu, tentu saja, sangat kecil dibanding belanja Pemkab Nganjuk yang setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini menjadi sebesar Rp 2,580 triliun!
Gaji pokok bupati dan wakil bupati setahun total ‘hanya’ Rp 55,9 juta. Tunjangan jabatan keduanya ‘hanya’ Rp 90, 3 juta. Belanja penunjang operasional bupati dan wakil bupati, meski agak besar, ‘hanya’ Rp 600 juta.
Bagi saya, Anda dan sebagian besar warga Nganjuk lainnya, pendapatan bupati dan wakil bupati itu mungkin tergolong besar. Apalagi, biaya penunjang operasionalnya untuk dua orang mencapai ratusan juta.
Tetapi, jika kita hanya butuh makan bersama keluarga dan sesekali mentraktir teman, aktivitas kepala daerah yang setiap hari bersinggungan dengan orang lain, tidak sesederhana itu. Ada banyak kegiatan nonbudgeter yang harus dibiayai. Ada banyak permintaan sumbangan dan bantuan yang tidak bisa diakomodir program pemkab.
Kegiatan-kegiatan itu, biasanya dibiayai menggunakan biaya penunjang operasional. Jika hanya bertemu satu orang dalam sehari, kemudian cukup mentraktirnya makan, anggaran ratusan juta itu juga tergolong besar. Tetapi, kecil kemungkinan rakyat hanya meminta makan saat bertemu pemimpinnya.
Karena itu, meski biaya penunjang operasional tinggi, dana itu tidak bisa dinikmati secara penuh oleh bupati dan wakilnya. Jika hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan saja, pendapatan bupati dan wakilnya tergolong ‘kecil’. Terutama jika dibandingkan beban kerja mereka.
Belum lagi, dibanding pendapatan para kandidat bacabup dari bisnis mereka, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah sangat tidak sebanding. Padahal, untuk bisa ‘mengabdi’ kepada masyarakat Nganjuk, mereka harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit.
Di era pragmatisme politik seperti sekarang, untuk mencalonkan dalam pilkada setidaknya dibutuhkan dana puluhan miliar. Itu berdasar pengakuan tim sukses bacabup dalam pilkada sebelumnya.
Di salah satu daerah yang wilayahnya jauh lebih kecil dari Nganjuk, salah satu kepala daerah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar. Jika setelah menjabat mereka hanya mendapat gaji puluhan juta, apakah nyucuk? Sebandingkah dengan modal yang dikeluarkan?.
Secara matematis, pasti mereka rugi. Modal yang dikeluarkan tak sebanding dengan pendapatan. Diperlukan motivasi khusus agar mereka mau ‘investasi’ untuk merugi.
Saya bersyukur, mayoritas kandidat bacabup sudah nawaitu mengabdi kepada masyarakat Nganjuk. Selayaknya mengabdi, idealnya kandidat bacabup tidak berhitung untung rugi.
Adalah tugas masyarakat Nganjuk untuk mendoakan agar niat para bacabup itu tetap lurus. Tetap istiqomah hingga masa jabatan mereka tuntas lima tahun ke depan.
Adalah tugas masyarakat Nganjuk untuk untuk mencermati program dan mengawasi pelaksanaannya setelah terpilih nanti. Memastikan pembagian kue APBD kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas.
Bukan mengalokasikan anggaran sesuai keinginan pribadi, titipan kelompok atau teman. Apalagi memperkaya diri sendiri melalui siasat-siasat anggaran yang sejauh ini ibarat kentut. Baunya tercium banyak orang.
Power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Kekuasaan mutlak, pasti disalahgunakan. Dalil populer dari Lord Acton ini tak bisa diingkari kebenarannya.
Sebagai contohnya, saat ini Bupati nonaktif Taufiqurrahman harus berusaha keras membuktikan dirinya tidak bersalah di kasus yang tengah disidik KPK. Masyarakat Nganjuk hanya bisa berdoa semoga kepemimpinan ke depan benar-benar membawa harapan baru.
Dengan total anggaran belanja langsung Rp 1,20 triliun tahun ini, tidak ada alasan lagi masyarakat Nganjuk tak sejahtera. Menjadi tugas warga Nganjuk untuk menelisik profil dan program para kandidat. Sehingga, masyarakat tak salah pilih untuk kesekian kalinya.
Pendapatan atau keuntungan besar berbanding lurus dengan risikonya. Semakin berani bermain dengan risiko dalam berbisnis, bisa jadi mendatangkan keuntungan yang tidak tipis. Berspekulasi dengan APBD, risikonya terkena OTT KPK atau penegak hukum lainnya. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk).



