
“Tidak bisa dipungkiri kalau kondisi mereka terkait dengan hidup yang tidak nyaman, gizi yang tidak terpenuhi, lingkungan yang kurang bersih serta masalah ekonomi lainnya”.
Ini kisah nyata. Lebih dari lima tahun lalu, kebetulan saya ada tugas liputan sebuah acara di sebuah puskesmas. Bukan sembarang puskesmas, karena tempat itu juga membuka layanan pengobatan sakit jiwa. Bahkan, di bagian belakang puskesmas yang melayani rawat ini tersedia bangsal-bangsal laiknya rumah sakit jiwa.
Acara digelar di sebuah ruang terbuka yang berada tepat di depan bangsal itu. Seperti umumnya acara, ada kursi-kursi untuk tamu undangan dan panggung sederhana untuk pengisi acara. Awalnya, semua berjalan lancar. Satu agenda beralih ke agenda lain. Hingga saatnya sambutan dari tuan rumah.
Tiba-tiba...gedubrakkkk....ada dua laki-laki bertubuh besar berlari ke arah panggung. Membalik meja, menendang kursi, berteriak tidak jelas dan mengamuk ke salah satu narasumber acara yang di panggung. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Saya, yang ada di kursi tamu undangan hanya bisa terdiam karena terkejut. Seorang perempuan yang duduk dekat saya lebih histeris. Berteriak dan duduk jongkok ketakutan.
Untung, kekacauan tidak berlangsung lama, beberapa petugas mendekat ke panggung dan mengamankan dua pria itu. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan dari sisi lain. Belum selesai kekagetan kami, barulah terdengar penjelasan dari si pemandu acara. Kalau ternyata kekacauan itu tak lebih gambaran seandainya mereka yang menyandang gangguan jiwa tidak menjalani pengobatan dengan baik. Mereka yang sedang berakting itu ternyata para tenaga kesehatan.
Ya..waktu itu, acara mengundang keluarga para penyandang gangguan jiwa, tenaga kesehatan dan pamong desa yang memiliki pasien gangguan jiwa. Dinas Kesehatan dari Jawa Timur rupanya mengadakan sosialisasi tentang penanganan pasien penyandang gangguan jiwa. Bagaimana caranya menangani pasien dengan benar sehingga tidak mengganggu orang lain. Tentang larangan pemasungan. Bagaimana menangani pasien sehingga bisa sembuh.
Mungkin, masalah gangguan jiwa terlihat sederhana. Bahkan, banyak yang lebih memilih cuek. Menghindar dirasa jadi langkah yang tepat. Padahal, saat mereka-para penyandang gangguan jiwa- tidak tertangani dengan baik maka bisa membahayakan, masyarakat pun tidak nyaman. Dari itu semua, yang tidak bisa dilupakan adalah mereka juga manusia yang memiliki hak hidup dan mendapat perhatian.
Keluarga, yang tidak mampu menangani atau yang malu mengakui memiliki langkah praktis yaitu pasung atau menahannya di rumah. Cara yang dianggap paling ‘murah’ karena obat untuk penyandang gangguan jiwa ini cukup menguras kantong. Padahal, melihat latar belakangnya, tidak bisa dipungkiri kalau kondisi mereka terkait dengan hidup yang tidak nyaman, gizi yang tidak terpenuhi, lingkungan yang kurang bersih serta masalah ekonomi lainnya. Boro-boro untuk membeli obat, untuk makan sehari-hari saja susah.
Masalah ini rupanya juga dirasakan desa-desa. Tahun lalu, saat digelar Anugerah Desa Kabupaten Kediri, salah satu desa berhasil meraih nominator di bidang kesehatan karena kemampuannya menangani pasien gangguan jiwa. Tak sedikit, karena jumlah penderitanya lebih dari 50 orang. Para pamong desanya harus memiliki keahlian selain mengurusi administrasi, yaitu menangani para pasien sakit jiwa. Mulai menenangkan, mengamankan hingga membawa ke Rumah Sakit Jiwa di Lawang, Malang. Bukan itu saja, tetapi mereka harus rela menguras kantong untuk membantu pengobatan warganya. Berbagai cerita menarik pun terdengar dari mereka tentang beratnya menangani para pasien gangguan jiwa. Nyawa pun jadi taruhan “Kalau tidak dibantu kasihan. Tidak tega,” ucap salah satu pamong. Menjadi kata ‘pengabdian’ menemukan makna yang sesungguhnya. Saat itu, penanganan pasien gangguan jiwa jarang terekspos membuat langkah pamong desa tersebut menjadi alasan para juri memberikan apresiasi.
Sejak itu, entah berkaitan atau tidak, desa lain seperti tidak ingin ketinggalan. Penanganan gangguan jiwa sudah menjadi prioritas tersendiri. Bahkan, secara serentak, sudah dikembangkan pos pelayanan terpadu (posyandu) jiwa di desa-desa. Dari keterbukaan inilah, ternyata fakta yang didapatkan cukup mengejutkan. Hampir semua desa memiliki masalah dengan penyandang gangguan jiwa. Meski dengan kadar sakit yang berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang dan berat. Jumlahnya pun rata-rata mencapai puluhan pasien di masing-masing desa.
Setelah ada posyandu jiwa inilah, masing-masing kadernya dibekali oleh ahlinya bagaimana menangani pasien penyandang sakit jiwa. Keluarga pasien pun tidak lagi malu dan menutup diri. Pengobatan pun berjalan lancar. Yang hebat, mereka yang tergolong sakit ringan pun bisa sembuh dan mampu beraktivitas seperti biasa di desa. Itu pun dipekerjakan oleh perangkat desa. “Supaya tidak stres dan tidak memikirkan penyakitnya, biar sembuh,” jelas si perangkat desa. Si perangkat desa itu ingat betul saat belum ditangani bagaimana orang yang ditolongnya itu nekat bertelanjang di tempat umum. Kini, setelah diobati, nyaris tidak terlihat sakit dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Adanya perhatian inilah yang sudah seharusnya diapresiasi. Apalagi, dari pemerintah kabupaten melalui dinas kesehatan ikut turun tangan. Masalah sosial seperti ini memang bukan dihindari. Tapi, justru dicarikan solusi. Sebab, jika tak ditangani, akan muncul satu masalah lagi yang menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari. Yaitu tingginya kasus bunuh diri. Di Kabupaten Kediri, nyaris dua hari sekali ada kasus bunuh diri. Rata-rata penyebabnya adalah depresi berkepanjangan dengan berbagai pemicu. Mulai sakit kronis atau masalah lainnya. Atau mungkin bisa disatukan penanganannya dalam posyandu jiwa. Bukan hal mustahil.

