
Bicara tentang pendidikan di Indonesia seakan tak pernah habis cerita (atau bahkan membosankan). Setiap mendekati atau setelah tahun ajaran baru selalu ada kisah yang tersisa. Baik menyenangkan, mengharukan hingga membuat prihatin.
Setelah ribut-ribut dengan rencana penerapan sekolah full day yang akhirnya dipending-entah sampai kapan- hingga keputusan zonasi sekolah saat penerimaan siswa baru (di Tangsel, seorang ibu mengancam bugil kalau anaknya tidak diterima sekolah) dan kisah-kisah lainnya.
Sedikit terlewat adalah kisah-kisah-yang biasanya- paling diributkan para orang tua adalah biaya sekolah. Sudah menjadi rahasia umum, setelah penetapan UU No 23/2014 terkait dengan pengelolaan SMA oleh pemerintah provinsi, maka pengawasan pun dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Jika sebelumnya pemerintah daerah bisa mengawasi setiap tarikan sekolah, kini menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Yang tentu saja dengan keterbatasan tenaga yang harus mengawasi. Seperti di Jawa Timur, dinas pendidikan harus mengawasi sekitar 800 SMA/SMK di 38 kabupaten/kota. Sulit? Pasti sulit. Apakah sudah maksimal? Belum tahu.
Nyatanya, data dari tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Satber Pungli) yang bertugas sembilan bulan, tercatat kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi instansi yang paling tinggi jumlah pelaporan punglinya. Yaitu 199 laporan. Meski akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbu) Muhadjir Effendy menyebut kalau dari angka itu, hanya 10 laporan yang benar-benar terbukti. “Dan itu pun di daerah (luar Jakarta),” sebut Muhadjir. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengatakan sisa laporan lainnya tidak terbukti karena sudah melalui prosedur yang benar yaitu melalui komite sekolah sehingga menjadi pungutan resmi.
Yaa....resmi dan liar memang memiliki arti yang sangat berbeda dan berkebalikan. Tetapi, mungkin bagi sebagian orang tua, baik itu resmi atau liar alias ilegal sudah beda-beda tipis. Jika sudah terlalu mahal, meski itu dianggap resmi, tetap saja membebani orang tua, khususnya yang menengah ke bawah. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum kalau komite sekolah terkadang hanya mewakili ‘kepentingan sekolah’ dan segelintir orang tua. Jadi, tidak perlu heran jika biasanya perwakilan wali murid adalah seorang pejabat, orang penting atau mereka yang dianggap memiliki kemampuan finansial. Ini sebagian ya....belum tentu semua sekolah seperti ni.
Jadi, meski prosedur dalam penentuan sumbangan resmi memang melalui jalur yang resmi, tetap saja orang tua merasa berat. Ada sekolah yang berada di pinggiran Kabupaten Kediri, menetapkan biaya hampir Rp 2 juta untuk setiap murid baru. Dibagi antara lebih dari Rp 1 juta untuk membeli lima set seragam dan sisanya adalah sumbangan sekolah. Padahal, sekolah ini berada di daerah pedesaan. Jadi, bisa dibayangkan siapa yang akan bersekolah di tempat itu?
Apakah itu dibenarkan? Ya memang dibenarkan, karena sudah melalui jalur yang benar yaitu yang menjual koperasi sekolah dan bukan sekolah. Setiap orang tua pun mendapat rinciannya. Meski sebenarnya kalau hitungan harga pasar masih termasukmahal. Padahal, bukannya pembelian kolektif harga lebih miring?
Itu baru yang di pinggiran. Lantas bagaimana dengan sekolah lainnya. Ternyata, angkanya tak jauh berbeda. Yaitu di kisaran angka Rp 1 jutaan. Apakah itu wajar? Selama melalui ‘jalur yang benar’ tarikan itu pun dianggap benar. Pantas jika Mendikbud menganggap dari hampir 200 laporan pungli, hanya 10 saja yang benar-benar pungli.
Saya tumbuh di sekitar mereka yang berprofesi sebagai pendidik. Kedua orang tua dan kakak kebetulan seorang guru. Jadi, setiap tahun ajaran baru, selalu saja muncul bahasan-bahasan pendidikan. Perbandingan mutu pendidikan dulu dan sekarang. Bagaimana mengatasi metode pendidikan yang selalu berubah dari dulu hingga sekarang dengan berbagai tipe menteri pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana bedanya pendidik dulu dan sekarang. Yaitu mereka yang dulu dianggap ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ dan kini yang sudah menerima banyak jasa karena banyak tunjangan yang sudah diterima hingga bagaimana sistem penerimaan siswa baru.Bahasan yang hangat setiap saya pulang kampung. Meski akhirnya hanya muncul perdebatan dan berujung permakluman. Dan saya-yang satu-satunya bukan seorang guru- hanya berperan sebagai jaksa dan hakim sekaligus..hehehe..
Tapi, satu yang saya petik dari semua diskusi itu adalah mereka tetap menginginkan pendidikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Dari dulu hingga sekarang. Mereka pun ikut prihatin saat biaya pendidikan semakin lama semakin mahal dan semakin tidak masuk akal.
Saya kira, apa yang dirasakan mereka juga dirasakan para pendidik dan mereka yang berada di lingkaran pendidikan. Khususnya mereka yang mungkin hanya mampu untuk melihat tetapi tidak bisa berteriak ‘jangan mahal-mahal donk biayanya’. Jangan sampai hanya orang kaya dan mampu yang berhak atas sekolah terbaik. Atau orang miskin harus menjadi pintar luar biasa agar bisa mendapat pendidikan terbaik (karena mendapat beasiswa pendidikan). Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Baik yang sangat miskin, miskin, menengah,kaya hingga super kaya. Semuanya sama di mata negara.
Sudah sepatutnya, ratusan laporan pungli itu benar-benar ditindaklanjuti. Meski jalurnya sudah benar, pantas diperhatikan apakah angkanya memang wajar atau tidak. Jika tak wajar dan sangat membebani orang tua, sudah menjadi kewajiban negara untuk turun tangan dan intervensi. Itu baru laporan pungli yang ditemukan tim saber pungli. Sementara mereka yang memilih diam dan manut tidak akan muncul di permukaan. Peranan pengawasan pun sangat penting. Tak hanya dari kemendikbud, tetapi juga peran aktif pemerintah daerah hingga para pendidik yang berada di lingkungan sekolah itu, agar lebih berani menjadi pengawas di lingkungannya sendiri. Semoga saja. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)



