Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bikin kebijakan baru. Yakni mewajibkan semua ASN (aparatur sipil negara) di Jakarta untuk naik transportasi umum setiap Rabu. Kebijakan yang dituangkan melalui Instruksi Gubernur Jakarta No 6 Tahun 2025, dan ditandatangani pada 23 April 2025 itu, akan mulai berlaku Mei 2025.
Kepada wartawan, Pramono menegaskan, bahwa setiap hari Rabu, pihaknya akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta untuk menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu, kendaraan dinas tidak akan disediakan pada hari tersebut (Rabu).
Kebijakan itu bertujuan untuk membudayakan transportasi umum di kalangan ASN di Jakarta.
Selain itu juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan. Penggunaan angkutan umum juga bertujuan untuk mengurangi polusi udara.
Pada instruksi tersebut dijelaskan, ASN yang wajib menjalankan instruksi meliputi Sekda Provinsi DKI Jakarta, Deputi Gubernur DKI Jakarta, Kepala Badan, Wali Kota Kota Administrasi DKI Jakarta, Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Kepala Dinas, camat, lurah, dan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Bisa dibayangkan, pada hari Rabu, para pejabat di DKI Jakarta, naik angkot, bus kota, dan angkutan umum lainnya.
Pertanyaannya, apakah kebijakan ini efektif untuk mengurangi kemacetan? Bagaimana cara mengawasi para ASN itu, apakah mereka benar-benar menjalankannya atau tidak?
Demi mengurangi kemacetan, berbagai jurus sudah diterapkan di Jakarta. Mulai dari pemberlakuan “3 in 1” (three in one) di kawasan tertentu dan pada jam tertentu. Aturan ini kemudian diganti dengan pemberlakuan ganjil-genap.
Yakni mobil yang boleh bersliweran, diatur berdasarkan ganjil-genap nomor polisi-nya, disesuaikan dengan tanggal pada hari itu. Ketentuan ini berlaku pada kawasan tertentu dan pada jam-jam tertentu.
Pemprov DKI Jakarta juga membangun MRT sebagai alternatif moda transportasi umum, dalam rangka mengurangi kemacetan.
Pembangunan MRT ini, belum tuntas secara keseluruhan. Program lain, masih dalam rangka mengurangi kemacetan di Jakarta, adalah rencana penambahan jumlah Bus Transjakarta dan pembangunan jalan layang.
Baca Juga: Gus Kautsar
Jadi, sudah banyak jurus yang dimainkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi, rasanya, jurus-jurus tersebut sepertinya masih kurang mempan. Apakah jurus yang dikeluarkan Pramono Anung ini bakal berhasil? Jujur, jika yang ditanyakan apakah efektif atau tidak, menurut saya tidak akan bisa efektif.
Saya mempertanyakan mekanisme pengawasannya. Siapa petugas yang akan mengawasi kebijakan ini? Bagaimana cara mengawasinya?
Seorang kepala daerah dalam membuat kebijakan haruslah taktis. Artinya, harus tepat sasarannya, harus tepat kemanfaatannya, dan ini yang penting: harus tahu bagaimana cara memastikan bahwa kebijakan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Berarti, harus tahu cara mengawasi kebijakan atau mengontrolnya.
Ini yang kerap menjadi kelemahan kita. Tak jarang, sebuah kebijakan ketika dilaksanakan tidak tepat sasaran, tidak tepat kemanfaatannya dan mudah sekali disiasati, karena tak disertai mekanisme yang tepat untuk mengontrol dan mengawasinya.
Maka, sebelum kebijakan dibuat, haruslah dirumuskan terlebih dahulu, berbasis pada data dan evidence-based. Setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, melakukan analisis kebutuhan.
Dalam hal ini melakukan kajian mendalam melalui survei, riset, atau data statistik untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kedua, partisipasi publik.
Dalam hal ini melibatkan stakeholders (masyarakat, akademisi, NGO, dan pelaku usaha) dalam perumusan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya bias.
Lantas, bagaimana agar kebijakan yang dilaksanakan itu dalam pelaksanaannya mudah diawasi dan dikontrol? Dibutuhkan desain kebijakan yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, tujuannya harus spesifik.
Tujuan dapat dirumuskan secara SMART (Specific, Measurable, Achievable, dan Time-bound). Selain itu juga harus menetapkan indikator kinerja. Yakni menetapkan indikator keberhasilan yang terukur untuk memudahkan evaluasi.
Dua hal ini (merumuskan kebijakan dan membuat desain kebijakan yang jelas dan terukur) sering menjadi problem dalam birokrasi kita, khususnya birokrasi di daerah.
Maka, tidak lah mengherankan, sebuah kebijakan yang sudah dituangkan dalam bentuk perda, maupun instruksi kepala daerah, seringkali tidak efektif dalam pelaksanaannya.
Tidak tepat sasaran, tidak tepat kemanfaatannya, dan tidak ada mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif.
Akhirnya, hanya membuang-buang anggaran. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
