Sejumlah pedagang pemilik usaha atau toko di Jalan Dhoho, Kota Kediri, berencana mengadu ke DPRD Kota Kediri. Mereka akan membawa berbagai persoalan terkait operasional toko-toko mereka.
Salah satunya yang akan diadukan adalah problem keberadaan PKL (pedagang kaki lima) di sepanjang Jalan Dhoho yang dianggap melanggar kesepakatan.
Yakni mereka berjualan bersamaan dengan jam operasional buka toko-toko di sana (baca: Radar Kediri, 22/12/24).
Selain itu, jumlah PKL di sepanjang Jalan Dhoho terkesan tidak dikontrol dan tidak diatur dengan baik.
Jumlah mereka pun semakin banyak. Sebetulnya, PKL boleh saja berjualan di sepanjang Jalan Dhoho.
Asal sesuai dengan kesepakatan, bahwa mereka boleh berjualan sebelum toko-toko di Jalan Dhoho buka, dan setelah toko-toko tersebut tutup.
Yakni, di pagi hari, PKL boleh berjualan hingga pukul 08.00, dan di malam hari boleh berjualan setelah toko-toko itu tutup, yakni setelah jam 21.00.
Tapi, saat ini, para PKL semakin banyak yang berjualan di luar jam yang sudah disepakati.
Akibatnya, bahu jalan yang seharusnya bisa digunakan untuk parkir mobil, digunakan untuk PKL berjualan.
Ini yang dianggap membuat para pelanggan dari toko-toko itu merasa enggan untuk belanja karena kesulitan mencari tempat parkir.
Kondisi inilah yang disinyalir membuat penjualan di toko-toko Jalan Dhoho menjadi lesu dan sepi pembeli.
Sehingga membuat sejumlah toko di Jalan Dhoho tutup. Koran ini pernah menghitung, dari total 172 toko di sepanjang Jalan Dhoho, sebanyak 56 di antaranya jarang berjualan, hingga tutup permanen.
Bisa saja, faktor PKL yang tidak diatur dengan baik, menjadi sebab lesunya pembeli di toko-toko yang ada di Jalan Dhoho.
Tapi, menurut saya, itu bukan penyebab utama. Yang menjadi penyebab utamanya dalam hal ini adalah ketidakmampuan pemerintah (Pemkot Kediri) dalam mengelola asetnya yang berharga.
Menurut saya, Jalan Dhoho adalah aset yang berharga. Ini adalah spot yang sesungguhnya menjadi salah satu ikon dari Kota Kediri.
Ketika sebuah sentra bisnis dipusatkan pada ikon sebuah kota, maka seharusnya bisnisnya menggeliat dan bertumbuh.
Coba lihat, bagaimana menggeliatnya sentra bisnis di Jalan Braga, Kota Bandung. Bagaimana menggeliatnya sentra bisnis di sepanjang Jalan Malioboro, Jogja, juga tak kalah menggeliatnya.
Lalu, mengapa di Jalan Dhoho malah melesu dan melemah? Sekali lagi, karena faktor pemkotnya yang kurang becus mengelola asetnya yang berharga.
Bagaimana seharusnya Jalan Dhoho dikelola atau diatur dengan baik? Melalui tulisan ini, saya mengusulkan tiga tahap.
Tahap pertama, membuat kebijakan, untuk menjadikan Jalan Dhoho sebagai sentra bisnis dengan tiga macam peruntukan. Pertama, pasar pagi. Jam buka pagi hari hingga pukul 08.00. Ini khusus untuk PKL makanan dan minuman.
Kedua, bisnis reguler. Jam buka mulai pukul 09.00 – 19.00. Ini memberi kesempatan kepada toko-toko yang berdiri di sepanjang Jalan Dhoho. Ketiga, pasar malam. Jam buka mulai pukul 20.00 – 00.00.
Ini khusus untuk PKL makanan dan minuman, dan juga yang menjual souvenir atau handycraft. Bisa juga untuk para pengamen jalanan atau seniman yang ingin unjuk kreativitas.
Sebetulnya, sudah diatur soal kesepakatan jam buka antara para pedagang pemilik toko di Jalan Dhoho dan para PKL.
Tapi, yang terjadi, kesepakatan itu sudah tidak dianggap lagi. Makanya, dalam hal ini, Pemkot Kediri harus tampil sebagai regulator dan administrator untuk kembali mempertegas soal kesepakatan jam buka tadi.
Selain itu, saat waktunya “pasar malam”, kawasan di sepanjang Jalan Dhoho harus steril dari parkir mobil dan kendaraan lainnya.
Agar Jalan Dhoho cukup leluasa untuk dijadikan kawasan yang ramah dan nyaman untuk pejalan kaki. Sebetulnya Pemkot Kediri sudah menyiapkan lahan parkir khusus untuk mobil yang akan ke Jalan Dhoho.
Tapi, sejauh ini, lahan parkir khusus itu tak termanfaatkan dengan baik. Maka, lahan parkir khusus itu harus bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Jika lahan parkir khusus itu dianggap jauh dari Jalan Dhoho, maka harus dicari alternatif lahan parkir khusus mobil lainnya.
Keberadaan PKL yang berjualan di “pasar pagi” maupun yang berjualan di “pasar malam” harus diatur dengan baik. Harus didata.
Akan lebih baik, jika lapak berjualannya didesainkan dengan baik, diberi warna atau corak khusus, untuk menandai bahwa mereka adalah PKL-nya Kota Kediri.
Tahap kedua, mendesain ulang kawasan di sepanjang Jalan Dhoho. Libatkan ahli tata kota dan arsitektur.
Sehingga, kawasan tersebut benar-benar menjadi ikonnya Kota Kediri. Apa yang khas di Kota Kediri, harus tercermin di sepanjang Jalan Dhoho. Sehingga, begitu orang berada di kawasan Jalan Dhoho, akan merasa terkesan.
Tahap ketiga, adalah sosialisasi kepada para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dari keberadaan Jalan Dhoho.
Tahapan ini sangat penting dan krusial, jika sebuah kebijakan ingin sukses diterapkan. Dulu, sempat diberlakukan aturan mobil tak boleh parkir di sepanjang Jalan Dhoho.
Tapi, aturan ini tak bisa diterapkan, karena banyak ditentang. Dari sisi ide, aturan itu bagus. Tapi, jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka sebuah kebijakan yang baik, belum tentu bisa diterima dengan baik.
Maka sangat penting, mengajak ngobrol dan diskusi para pemilik toko, PKL, dan juga perwakilan dari masyarakat yang ada di Jalan Dhoho.
Saya sangat yakin, jika Jalan Dhoho dikelola dengan baik, diatur dengan baik, dipermak dengan desain yang mengesankan, maka kawasan di Jalan Dhoho akan menjadi sentra bisnis yang menggeliat.
Apa yang saya tulis ini, hanyalah sebuah usulan. Semoga, Wali Kota Kediri yang akan datang, Vinanda Prameswati mampu merevitalisasi kawasan Jalan Dhoho.
Oh iya, bukan kah salah satu visi-misi dari Vinanda adalah ingin menjadikan Kota Kediri sebagai kota yang ngangeni? Nah, ini klop. Kawasan Jalan Dhoho sangat bisa untuk dijadikan sebagai spot yang ngangeni. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
