Suatu ketika, seorang kepala daerah diundang di sebuah acara seminar. Tema yang diangkat pada seminar itu, tentang sebuah fasilitas publik yang akan segera diresmikan penggunaannya. Si kepala daerah diundang, diharapkan bisa memberikan laporan kepada peserta seminar (para tokoh masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan di daerah itu, dan anggota DPRD setempat), terkait progres pembangunan fasilitas publik tersebut.
Kehadiran si kepala daerah, sebetulnya sangat diharapkan. Sekaligus, di forum itu dia bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dalam mengawal pembangunan fasilitas publik itu.
Tapi, si kepala daerah itu tidak hadir di seminar tersebut. Alasannya, pada waktu yang bersamaan, dia harus mendampingi ketua umum partainya kunjungan ke sebuah daerah. Si kepala daerah itu lebih memilih menghadiri acara yang sebetulnya itu hanya untuk kepentingan partainya. Ketimbang menghadiri acara seminar yang ini jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat.
Si kepala daerah lebih memilih hadir di acara partainya, karena memang dia adalah kader dari partai itu. Dengan kata lain, dia adalah “petugas partai”. Apakah hal seperti ini wajar? Apakah hal seperti ini disebut proporsional?
Seorang kepala daerah, adalah pemimpin birokrasi. Di era sekarang ini, setidaknya ada dua jenis pemimpin birokrasi di Indonesia. Pertama, jenis negarawan. Kedua, jenis politisi.
Seorang negarawan, sepenuhnya berpikir untuk kepentingan rakyat. Contoh penerapannya dalam hal terkecil, ketika dihadapkan pada dua pilihan di waktu yang bersamaan, menghadiri acara dengan masyarakatnya atau menghadiri acara partai, maka seorang negarawan akan memilih menghadiri acara dengan masyarakatnya.
Sedangkan politisi, selalu berbicara kepentingan politik. Politisi yang menjadi kepala daerah, cenderung mengutamakan kepentingan politik. Bahkan, bisa jadi rela mengabaikan tindakan yang berujung kebaikan. Ketika dihadapkan pada dua acara yang bersamaan waktunya, antara menghadiri kegiatan dengan masyarakatnya atau menghadiri acara partainya, dia akan lebih memilih menghadiri acara dengan partainya.
Pengamat politik dari Reform Institute, Yudi Latif, menilai Indonesia saat ini lebih banyak memiliki politisi. Tapi sangat sedikit negarawan. “Negarawan memberikan jiwa raganya untuk negara. Sedangkan politisi mencari sesuatu untuk jiwa raganya dari negara,” kata Yudi pada sebuah kesempatan.
James Freeman Clarke, seorang mantan menteri yang juga seorang theolog dan penulis di Amerika Serikat (1810 – 1888), pernah menyampaikan pendapatnya yang terkenal tentang perbedaan antara negarawan dan politisi. Kata dia, “A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” (Politisi hanya memikirkan tentang pemilihan umum. Sedangkan negarawan memikirkan generasi akan datang).
Sebetulnya, partai politik sangat bisa menciptakan atau bisa mendorong kader-kadernya untuk menjadi negarawan, ketika para kader itu berhasil menjadi pemimpin. Apakah menjadi pemimpin di daerah, atau pun menjadi presiden. Sayangnya, hal ini terkesan belum dilakukan oleh partai politik. Di mata kebanyakan partai politik, ketika salah satu kadernya berhasil menjadi pemimpin, si kader itu malah “disandera” dengan anggapan bahwa dia adalah “petugas partai”. Seakan-akan, si kader masih menjadi milik partai politik yang mendukungnya. Padahal, ketika seorang kader partai telah menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia bukan lagi milik partai politik yang mendukungnya. Tapi, dia adalah milik masyarakat. Artinya, si kader itu harus lebih memprioritaskan kepentingan masyarakatnya, ketimbang kepentingan partainya.
Ada kesan, ketika partai politik tertentu berhasil mengantarkan kadernya menjadi pemimpin (apakah menjadi kepala daerah atau pun menjadi presiden), maka si kader dibikin merasa berhutang budi terhadap partainya. Dalam kondisi seperti ini, membuat si kader akan selalu berada dalam sub-ordinat partainya. Makanya, si kader menjadi begitu takut dengan partainya. Sehingga, ketika diundang oleh partainya, meski undangan itu jelas-jelas adalah undangan internal partai, si kader yang menjadi kepala daerah tidak berani absen. Meski, pada waktu yang bersamaan, harusnya dia hadir di sebuah acara, di tengah-tengah masyarakat yang mengundangnya. Dalam hal ini, undangan partai, lebih diutamakan ketimbang undangan dari masyarakat.
Wal akhir, kita sebetulnya bisa berharap banyak kepada partai politik. Sebab, merekalah sebetulnya yang memproduksi calon pemimpin. Partai politiklah yang mencetak calon pemimpin. Tapi, untuk saat ini, rasanya kita masih belum bisa berharap banyak kepada partai politik. Mencari partai politik yang benar-benar menjunjung tinggi nilai dan prinsip demokrasi di era sekarang ini, masih sangat sulit. Entah, sampai kapan. Wallahu a’lam bissowab. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
