Apa persepsi kita bila mendengar kata desa? Daerah terbelakang? Yang orang-orangnya kolot? Yang enggan untuk maju dan berkembang? Berpikiran dan bertingkah polah tradisional? Hidup dengan menggantungkan pada alam?
Pokoknya, desa di persepsi kita adalah antitesis kota. Kota adalah wilayah yang dipenuhi orang dengan latar pendidikan tinggi. Kelas menengah ke atas yang berkecukupan. Tempat di mana industri berada. Uang yang berputar dengan cepat. Dan, kota adalah tempat yang tidak selalu tidur!
Benarkah itu? Kalau benar, artinya wilayah Kabupaten Kediri yang mempunyai 343 desa, dan hanya memiliki satu kelurahan, adalah kabupaten yang terbelakang? Tidak maju? Yang masyarakatnya sangat tradisional dan jauh dari kata modern?
Ah, tentu saja itu adalah anggapan yang salah kaprah. Bagi warga Kabupaten Kediri (termasuk saya) tentu menolak mentah-mentah anggapan di atas. Desa tidak seperti yang ada di anggapan itu. Desa bukan antitesis kota. Banyak orang kaya di desa-desa. Bahkan, bermunculan industri-industri yang sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dan, mereka yang bekerja itu sebagian juga datang dari area yang kita sebut kota!
Lalu, mengapa sampai kita semua mempersepsikan desa seperti sangat terbelakang? Yang membutuhkan bantuan dan bimbingan agar bisa menjadi daerah yang maju secara sosial maupun ekonomi?
Baca Juga: Diksi
Tentu saja pandangan itu bukan merupakan fakta alamiah. Sebab, desa ada bukan karena ditakdirkan terbelakang dan kurang maju. Pandangan tentang desa seperti itu lahir dari satu konstruksi sosial, ekonomi, dan politik. Cara pandang yang terbentuk selama puluhan tahun.
Stigma itu lahir dari cara pandang pembangunan yang bias pikir. Muncul karena dikotomi rural dan urban.
Mengapa terjadi seperti itu? Ekonom dan analis pembangunan Michael Lipton menyuguhkan teori hal itu muncul karena kebijakan penguasa di banyak negara berkembang-seperti halnya Indonesia-yang secara sistematis menguntungkan penduduk kota. Sekaligus mengorbankan penduduk desa.
Kok bisa? Bisa saja. Sebab, rezim di negara berkembang memilih memusatkan pembangunan secara fisik, investasi, pendidikan, dan layanan kesehatan di perkotaan. Mereka menganggap kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Sesuatu yang mereka kejar agar bisa disebut negara modern alias negara maju.
Situasi itu, menurut si pemilik teori, memunculkan brain drain, perpindahan SDM terdidik, dan capital drain (perpindahan modal) dari desa ke kota. Intinya, desa kehilangan sumber daya terbaiknya.
Ada lagi sosiolog Talcot Parsons dan ekonom W.W. Rostow, yang melihat perkembangan masyarakat sebagai garis lurus. Dari tradisional ke modern. Desa dianggap sebagai awal pembangunan. Sedangkan kota dengan hiruk pikuk industrialisasinya adalah masyarakat modern dan rasional.
Artinya, teori ini menegaskan anggapan desa dengan kearifan lokalnya, tradisi agrarisnya, dan gaya hidup lambatnya adalah sebuah ketertinggalan. Yang memang harus ditinggalkan agar bisa mencapai kemajuan ala perkotaan.
Baca Juga: Sekolah Gratis, Diksi, dan Utopia
Sosiolog Soerjono Soekanto juga menyodorkan pandangan, bahwa masyarakat desa relatif stabil. Mengikatkan diri pada solidaritas tinggi, adat istiadat, dan kebersamaan. Bila ada kekuatan luar yang berpotensi merusak harmoni sosial desa akan menampilkan resistensinya. Nah, sifat itu dianggap oleh ‘orang kota’ sebagai kolot dan antikemajuan.
Ada lagi yang mengukuhkan dikotomi itu. Desa adalah agraris. Orang desa adalah bertani, beternak, memelihara ikan, atau berladang. Kegiatan ekonomi itu punya perputaran modal lambat. Bergantung pada musim dan alam.
Beda dengan kota yang industrial. Memiliki perputaran uang yang supercepat. Bisa diukur dan sangat sistematis. Standar suksesnya adalah uang tunai dan infrastruktur. Menjadikan desa sangat inferior, sangat lebih miskin.
Tentu saja, saya salah satu yang menganggap paradigma di atas sudah usang. Tidak lagi njamani. Meskipun, mungkin, desa tertinggal dari segi fisik mereka punya sesuatu yang lebih dari yang bisa dilihat. Desa memiliki kearifan lokal yang tidak tertandingi oleh gemeretak roda modernitas.
Sayangnya, kebanyakan dari kita, terutama pemerintah saat ini, lupa dengan hal itu. Mereka memandang desa melalui kacamata teori yang seharusnya sudah usang itu.
Memang, tak bisa dipungkiri, orang-orang pintar itu ingin melihat desa lebih berdaya dan maju. Sayangnya, sudut pandangnya kurang tepat. Mereka masih melakukan pendekatan dengan ‘membangun desa’.
Bila menggunakan frasa membangun desa ini, desa ditempatkan sebagai objek pasif. Mereka adalah objek yang tertinggal. Harus dipoles agar bisa menjadi maju dan modern.
Bagaimana seharusnya? Coba digeser sedikit dua kata itu. Dari ‘membangun desa’ menjadi ‘desa membangun’. Terasakah bedanya?
Desa membangun punya ‘vibes’ subjek aktif. Desa memberdayakan dirinya sendiri. Tidak bergantung orang kota.
Caranya? Ya memberi mereka otonomi. Membiarkan mereka melakukan pengelolaan secara mandiri. Baik sosial maupun ekonomi.
Bukankah sekarang sudah? Kan ada dana desa (DD) dari Pemerintah Pusat serta alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah daerah?
Secara teori memang sudah. Namun, dalam praktiknya, Pemerintah Pusat seakan tidak ‘ikhlas’ desa mengelola keuangannya sendiri. Buktinya, mereka masih menyertakan sederet ketentuan dalam penggunaan DD dan ADD yang masuk dalam APB Desa itu. Sekian persen harus untuk ini, sekian persen untuk itu, sekian persen untuk ini itu, dan seterusnya dan seterusnya.
Harusnya, desa diberi kewenangan penuh dalam mengelola dirinya sendiri. Proyek apa yang menjadi prioritas, dan bagian mana yang bisa dinomorsekiankan. Mereka dibiarkan memilih mana yang lebih urgent untuk dilakukan. Intinya membiarkan desa lebih mandiri dalam berpikir dan bertindak.
Baca Juga: Desa (Lagi)
Lha, nanti kalau uang sebanyak itu dibuat bancakan? Lho, kan tugas pemerintah untuk mengawasi. Meminta laporan pertanggungjawaban. Melakukan kontrol. Bila mekanisme itu dijalankan tentu saja ketakutan seperti itu bakal tidak muncul.
Akhirnya, seandainya saja desa diberi otoritas seperti itu, tak perlu ada KDMP seperti yang lagi diributkan sekarang ini. Kalaupun ada koperasi, dan mereka harus didorong untuk itu, munculnya dari bawah. Dari masyarakat desa tersebut. Yang merasa berserikat karena melihat ada potensi besar.
Tidak sekadar menjalankan perintah dari atas. Akhirnya, masyarakat desa juga tidak lagi paham dengan kegunaan dan arah kebijakan itu. Hanya melakukan kewajiban karena ditunjuk saja. Tanpa memiliki semangat untuk survival for the fittest. Berusaha untuk bisa bertahan hidup.
Ah, tapi itukan pikiran saya, pikiran orang yang hidup di desa. Tentu berbeda dengan pikiran orang ‘kota’ yang lebih pintar dan lebih terpelajar. (*)
Editor : Mahfud