Partikelir. Kata ini, mungkin, kurang familiar di era sekarang. Kita lebih sering mendengar kata swasta. Padahal arti dari kata partikelir dan swasta sama.
Apakah kata partikelir bernuansa negatif? Apakah nasib kata itu sama dengan jelata? Yang, menurut orang-orang-yang justru mengklaim berpendidikan tinggi-, kata itu bernuansa negatif.
Merendahkan! Membuat mereka emoh dengan frasa rakyat jelata. Tapi bersedia bila disebut rakyat biasa. Ah, dunia memang sudah penuh dengan disrubsi!
Tapi, jangan terlalu larut dalam persoalan jelata. Mari kita diskusi soal partikelir, soal swasta. Lebih tepatnya lagi, tentang sekolah partikelir. Sekolah swasta!
So what dengan sekolah swasta? Bolehlah kita mengurut dada. Terutama setelah membaca berita-berita tentang nasib mereka dalam masa penerimaan siswa baru. Kerap terbaca sekolah swasta yang hanya mendapat segelintir murid.
Lalu, mengapa sekolah partikelir tidak begitu diminati? Mungki, sekali lagi ini mungkin, soal gengsi.
Masalah prestise. Bersekolah di swasta kurang gengsi. Masih kalah dengan sekolah negeri.
Kok bisa? Entahlah. Di negeri ini, fakta yang terjadi memang sering bertolak-belakang dengan fenomena di kebanyakan negara lain.
Misal, di negara-negara barat, sekolah swasta justru punya citra yang lebih baik dibanding sekolah negeri.
Mari kita mencoba mengurai apa alasan sekolah partikelir kurang begitu diminati.
Pertama, mungkin, lagi-lagi kita gunakan kata mungkin, karena sekolah negeri lebih punya gengsi. Masuknya harus dengan nilai yang tinggi. Walaupun nilai itu hasil dari kolusi.
Kedua, sekolah negeri identik dengan fasilitas yang mencukupi. Soalnya, semua anggaran dari negara.
Sedangkan yang partikelir, tak menerima subsidi seperti itu. Harus dari uang mereka sendiri. Harus diminta dulu dari orang tua murid.
Masalah kedua itu akan memunculkan problem ketiga, sekolah partikelir yang punya fasilitas bagus pasti mahal.
Sementara, yang tak berani mengutip uang pendidikan tinggi ya harus pasrah dengan fasilitas seadanya.
Saya punya cerita terkait sekolah partikelir ini. Kebetulan, ada kerabat yang menjadi kepala sekolah di yayasan pendidikan di Ibu Kota. Yayasan ini mengelola sekolah untuk kalangan menengah ke atas, bukan untuk yang jelata (ha ha ha).
Nah, suatu saat, dengan dasar strategi pemasaran, level sekolah ini dinaikkan. Tidak lagi untuk kalangan menengah ke atas tapi sudah langsung menohok level atas. Konsekuensinya, biaya jadi lebih mahal.
Lalu, apa yang terjadi? Justru peminatnya lebih banyak. Menandakan bahwa sekolah swasta memang harus identik dengan kemahalan.
Eh, kok justru melantur ke topik yang lain. Coba kita kembali soal problem sekolah partikelir kebanyakan yang sekarang tengah dibelit dilema kekurangan murid. Apalagi selain faktor di atas yang menyebabkan hal itu terjadi?
Mungkin (lagi), soal sistem dunia pendidikan kita. Soal perekrutan murid baru. Jalur-jalur penerimaan calon siswa nyaris membunuh semua peluang sekolah partikelir (yang biasa-biasa kualitasnya).
Yang pandai, pasti akan memilih sekolah negeri melalui jalur prestasi. Yang miskin, memanfaatkan fasilitas jalur afirmasi. Yang tidak masuk kedua-duanya, ya tidak pandai tapi tidak miskin, berusaha melewati kuota zonasi.
Belum lagi bila semua daerah di tanah air mengikuti aturan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat ‘Kang Dedi Mulyadi’. Menambah jumlah rombongan belajar di setiap kelas. Pasti sekolah partikelir akan semakin menjerit.
Eh, belum habis ternyata persoalan yang menghantam sekolah swasta. Ada lagi program sekolah rakyat.
Yang ini, uniknya, digagas oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sekolah model ini menyasar kalangan miskin dan miskin ekstrem. Maka, semakin menyempit pula pasar bagi sekolah partikelir.
Lalu, benarkah sekolah swasta bakal mengalami kiamat? Jujurly, saya tidak melihatnya demikian.
Sebab, masih banyak sekolah swasta yang justru menolak-menolak pendaftar. Sayangnya, sekolah model ini yang berkategori untuk kalangan menengah ke atas.
Yang harganya jelas mehong! Uang masuknya saja puluhan juta rupiah. Sedangkan SPP per bulannya juga jutaan rupiah.
Tapi, bila kita membiarkan sistem dunia pendidikan seperti sekarang ini, ya bersiap saja sekolah partikelir yang biasa-biasa saja akan hilang ditelan sejarah.
Paling banter, mereka berharap akan dinegerikan. Tanpa mampu menunjukkan eksistensinya di tengah kancah penempaan generasi bangsa.
Apakah kita membiarkan sekolah partikelir akan mati di telan masa? Ya jangan. Sebab, mereka telah ikut dalam perjalanan panjang pencerdasan bangsa.
Sayangnya, justru banyak pihak yang tidak ingin proses pencerdasan bangsa itu berlangsung dengan benar. Termakan oleh ketamakan dan keegoisan.
Kini, kita tinggal berharap keputusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar ‘gratis’ meskipun itu di sekolah swasta, bisa berjalan sempurna.
Bukan hanya untuk menyelamatkan nasib sekolah partikelir saja. Melainkan, demi pemerataan pendidikan.
Serta menghindari eksklusivitas pendidikan yang justru mulai ditunjukkan oleh otoritas negara. Semoga. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira