Kediri, Jamkesnews - Moyong Ringo Praditiya (31) terkesan dengan layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Kediri dan BPJS Kesehatan. Biaya operasi bedah yang dialami Mochid (61), ayah Ringo, akhirnya dapat dijamin oleh Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan. Mochid adalah peserta PBI-JK yang statusnya baru saja diaktifkan kembali.
“Untungnya sudah aktif kembali. Di kondisi ekonomi seperti sekarang berat sekali kalau keluarga harus mengeluarkan biaya operasi sebesar 35 juta. Sempat bingung juga kemarin, tapi untungnya layanan sinergis antara BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial sangat sigap dan mantap,” ujarnya.
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 Kementerian Sosial RI menon-aktifkan 9 juta Peserta PBI-JK yang datanya tidak pada dengan NIK di Dukcapil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar distribusi bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Untuk memastikan bahwa penon-aktifan tidak berdampak pada penduduk yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan, peserta yang telah dihapus datanya sebelum enam bulan dapat mengajukan pengaktifan kembali kepesertaan PBI-nya ke BPJS Kesehatan. Skema ini lah yang sedang dialami oleh Ringo.
Wajah Ringo yang awalnya tampak begitu cemas sekejap berubah menjadi sumringah setelah petugas BPJS Kesehatan menyatakan bahwa status kepesertaan ayahandanya sudah aktif kembali. Dengan bersemangat Ringo menelepon kerabatnya yang tidak kalah cemasnya mendampingi Mochid yang sedang dipindahkan dari ruang ICU.
“Kebetulan ini hari terakhir untuk kepastian penjaminan. RS Bhayangkara Kediri memberikan waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk mengurus pengaktifan. Alhamdulillah pelayanan semuanya baik. RS Bhayangkara sedari awal bersedia menerima ayah saya meskipun statusnya saat masuk tidak aktif. Apalagi sabtu dan minggu libur jadi sempat cemas juga apakah harus mengeluarkan biaya pribadi atau tidak,” ungkapnya bahagia.
Untuk keperluan pengaktifan kembali seperti yang dialami oleh Ringo, peserta/ keluarganya cukup melaporkan kebutuhannya kepada Dinas Sosial setempat dengan membawa Kartu JKN-KIS, KK dan KTP Elektronik. Dinas Sosial selanjutnya akan menerbitkan surat keterangan yang dijadikan dasar pengaktifan kembali oleh BPJS Kesehatan. Proses ini diperkirakan selesai dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak surat keterangan diterima oleh BPJS Kesehatan. (sw)
Editor : A. Nugroho