KOTA, JP Radar Kediri - Dinas Sosial Kota Kediri mencatat ribuan anomali pada DTSEN. Warga yang seharusnya masuk kategori mendapatkan bansos justru mengalami lonjakan desil ekstrem. Jumlahnya mencapai 2.821 kasus.
“Misalnya dari desil satu ke desil 10. Atau desil dua melonjak langsung ke desil sembilan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakkin.
Menurut Imam, anomali tersebut terjadi akibat integrasi pembaruan data yang bersumber dari perbankan serta survei dari kementerian atau lembaga lain. Persoalannya, data itu belum sepenuhnya valid. Akibatnya ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sempat langsung ter-exclude. Tidak menerima pencairan bansos berkala.
Baca Juga: KPM Desil 1-4 Berpeluang Mendapat Bansos Beras Tambahan hingga Akhir 2026
Langkah dinsos? Menurut Imam bersama BPS dan kementerian terkait langsung melakukan pemutakhiran di luar jadwal rutin. Aksi yang dilakukan sejak awal September itu guna mengembalikan data warga ke posisi semula.
Hasilnya, sekitar 80 persen dari total 2.821 data anomali tersebut telah berhasil dipulihkan. Sisanya masih dalam proses verifikasi hingga batas waktu pembaruan berikutnya.
Dinsos mengimbau masyarakat yang terdampak segera berkoordinasi dengan kelurahan atau pendamping sosial setempat. Kemudian melakukan usulan perbaikan data dan klarifikasi resmi.
dBaca Juga: Tercatat dalam Desil 4, Anggota DPR RI Eva Stefany Bantah Pernah Terima Bansos PKH
Sementara, di Kabupaten Kediri, ada 100 lebih pengajuan pemutakhiran data sejak Agustus. Sebagian terkait proses Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
“Yang lebih dari 100 itu yang bisa kami akses, yang form DTSEN,” kata Kepala BPS Kabupaten Kediri Bambang Indarto.
Hanya, pemutakhiran data itu bukan sebatas menaikkan atau menurunkan posisi desil. Sebab, perubahan desil merupakan hasil penghitungan kembali data sosial ekonomi setelah proses pemutakhiran dilakukan.
“Ketika dilakukan pemutakhiran, hasilnya nanti dihitung kembali. Jadi memang sangat mungkin desilnya berubah dalam konteks ketika hasil desil itu dicek,” lanjutnya.
Baca Juga: Warga Kediri Perlu Tau, Desil Naik Tak Otomatis Gugurkan KIP Kuliah
Menurut Bambang, penentuan desil tidak hanya melihat satu indikator. Melainkan berdasar banyak variabel. Dari 40-an pertanyaan saat proses pendataan, 30 di antaranya jadi variabel penghitungan desil.
Khusus untuk pemutakhiran data terkait KIP-K, prosesnya bisa lebih cepat. Bisa berlangsung dua pekan. Sebab, mereka yang hendak kuliah memang diburu waktu. Sementara untuk kebutuhan bantuan sosial, pemutakhiran data mengikuti periode penghitungan tiga bulanan.
Bambang juga menjelaskan, bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, mereka bisa melakukan pemutakhiran melalui tiga jalur. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos. Kedua melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan bantuan operator di tingkat desa. Ketiga menggunakan formulir pemutakhiran DTSEN yang tersedia di BPS.
Baca Juga: Jokowi Bela Kereta Cepat Whoosh, Polemik Utang Makin Melajur
Untuk SIKS-NG, masyarakat dapat datang ke kantor desa dan menyampaikan pemutakhiran melalui operator. Di Kabupaten Kediri, layanan terkait pemutakhiran juga tersedia melalui Dinas Sosial. Baik di kantor dinas maupun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sedangkan pengajuan melalui BPS dilakukan menggunakan formulir pemutakhiran DTSEN. Meski masyarakat masuk melalui pintu layanan yang berbeda, data yang telah masuk ke proses pemutakhiran pada dasarnya akan terhubung dalam sistem yang sama.
“Ketika pintu masuknya berbeda, tapi kalau sudah masuk ke pemutakhiran itu satu aplikasi. Gampangnya ketika input di situ, itu menginduk ke server yang sama,” terang Bambang.
Baca Juga: Kementerian Sosial Ungkap Penyebab Desil DTSEN Naik Jadi 6-10 di Masa Pencairan Bansos Tahap 3
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan data sosial ekonomi yang tercatat dapat mengajukan pemutakhiran. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme usul dan sanggah dalam pemutakhiran data.
Bambang menegaskan, tujuan pemutakhiran bukan semata-mata mengubah posisi desil. Hal yang lebih penting adalah memastikan data sosial ekonomi yang digunakan dalam penghitungan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih aktual.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri